Parpol Catut Nama

Tak Terima Namanya Dicatut Parpol, 5 Warga Maros Melapor ke Bawaslu

Jika masyarakat melaporkan pencatutan nama, maka KPU akan bergerak untuk mengeluarkan nama tersebut dari anggota Parpol.

Penulis: Nurul Hidayah | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM
Ketua Bawaslu Maros Sufirman. Sufirman menyebut lima orang melapor ke Bawaslu Maros karena namanya dicatut sebagai anggota partai politik. 

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Sebanyak lima warga sudah melapor ke Posko Pengaduan Masyarakat di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maros.

Kelimanya melapor ke Bawaslu Maros karena namanya dicatut sebagai anggota partai politik.

"Sudah ada yang melapor empat orang. Rinciannya, satu orang PPPK, satu orang mengaku tenaga pendidik dan tiga orang masyarakat umum," kata Ketua Bawaslu Maros, Sufirman, Kamis (26/8/2022).

Namun ia tidak bisa menyebutkan partai apa saja yang melakukan pencatutan tersebut.

"Kalau partainya kami tidak bisa deteksi, hanya terdaftar atau tidaknya di Sipol yang bisa kami deteksi," ujarnya.

Jika masyarakat melaporkan pencatutan nama, maka KPU akan bergerak untuk mengeluarkan nama tersebut dari anggota Parpol.

"Pencatutan nama ini dapat merugikan masyarakat jika ingin mendaftar sebagai penyelenggara nantinya," katanya.

Ia mengatakan verifikasi administrasi partai politik wajib memiliki pengurus sebanyak 389 orang.

"Angka ini diambil dari perhitungan satu per seribu orang warga Maros," sebutnya.

Sufirman pun mengimbau kepada warga agar melapor ke Bawaslu jika namanya tercatut partai dan bisa dicek melalui link https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.

Bagi masyarakat yang namanya tercatut dalam Parpol dapa mengisi tanggapan, https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan atau datang langsung ke Kantor Bawaslu atau KPU Maros.

"Bagi PNS, TNI Polri dan penyelenggara langsung di TMSkan jika namanya tercatut, jika masyarakat umum dibuatkan surat pernyataan dan disarankan ke KPU untuk penghapusan data kepengurusan Partainya, " jelasnya.

Ia mengatakan masih bisa melaporkan pencatutan nama sampai tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Parpol selesai.

"Tapi kalau Bawaslu, prinsipnya kapan saja ada warga yang melapor tetap kami proses, nanti akan dikaji lebih lanjut," tutupnya.(*)

Sumber: Tribun Timur
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved