Headline Tribun Timur

Dana Perguruan Tinggi Dikurangi

Untuk kita ketahui, PTNBH diberi kebebasan beberapa aspek, tapi aspek lain yang menjadi kewajiban negara itu dikurangi.

Editor: Hasriyani Latif
Tangkapan layar video
Sekretaris Universitas Hasanuddin Prof Sumbangan Baja dalam acara Diskusi Forum Dosen yang dihadirkan Tribun Timur, Kamis (25/8/2022). Prof Sumbangan Baja menyebut biaya perguruan tinggi yang harusnya diberikan kementerian dikurangi. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekretaris Unhas Prof Sumbangan Baja mewakili Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa menjelaskan khusus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), kampus diberi kebebasan pemerintah dalam mengembangkan diri lewat peraturan yang dibuat rektor.

Termasuk dalam mengenai penerimaan mahasiswa baru di beberapa jalur. “Untuk kita ketahui, PTNBH diberi kebebasan beberapa aspek, tapi aspek lain yang menjadi kewajiban negara itu dikurangi,” jelas Prof Sumbangan Baja dalam Diskusi Forum Dosen yang dihadirkan Tribun Timur, Kamis (25/8/2022).

Di sisi lain pengelolaan perguruan tinggi, kata Prof Sumbangan, biaya perguruan tinggi yang harusnya diberikan kementerian dikurangi.

“Ini kami kami grafiknya semakin menurun, seluruh PTNBH. Artinya PTNBH diberikan kemandirian agar silahkan hidup sendiri, tentu kami harus mengelola aset, mengembangkan usaha-usaha, tanpa harus meningkatkan SPP,” katanya.

Lebih lanjut, Prof Sumbangan mengatakan, di saat seperti ini, SPP sangat sulit untuk ditingkatkan. Kendati demikian, ada jalur-jalur yang harus diterima.

“SPP itu dibayar kemampuan mahasiswa. Di Unhas, masih ada sekian ribu mahasiswa yang hanya membayar Rp 600 ribu per semester. Di satu sisi, disiapkan ruang bagi mereka yang memiliki kemapuan. Mereka yang tidak masuk diberi keluasaan masuk, makanya dinamakan non subsidi,” jelas Prof Sambungan.

Menurut Prof Sumbangan, hal tersebut merupakan salah tata kelola perguruan tinggi agar semua berjalan dengan baik.

Selain, itu Prof Sumbangan memaparkan, dalam tata kelola, perguruan tinggi juga harus mengembangkan unit bisnis, seperti rumah sakit.

“Unit bisnis lainnya juga harus dikembangkan supaya bisa meningkatkan pendapatan untuk membiayai semua ini,” jelas Prof Sumbangan.

Guru Besar Fisika Unhas Prof Tasrief Surungan dan Dosen Fakultas Teknik UMI Dr Naidah Naing menyebut, pendidikan adalah tanggung jawab negara melalui pemerintah.

“Maka, kehadiran PTN BH sesungguhnya upaya pemerintah melempar tanggung jawab pendidikan ke rakyat,” tegas Prof Tasrief.

Melalui jalur Mandiri, biaya pendidikan semakin mahal. Orangtua semakin terbebani untuk membiayai pendidikan anak mereka.(*)

Sumber: Tribun Timur
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved