Forum Dosen Tribun Timur

Soal Penghapusan Jalur Mandiri, Prof Irawan Yusuf: Asal Dilakukan dengan Tata Kelola dengan Baik

Usulan ini mencuat setelah Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap masuk perguruan tinggi.

Penulis: Rudi Salam | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM/WAHYUDDIN
Guru Besar Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Irawan Yusuf dalam Diskusi Forum Dosen dengan tema ‘Problem Wacana Publik Atas Tata Kelola Perguruan Tinggi’, Kamis (25/8/2022). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Usulan penghapusan penerimaan mahasiswa jalur mandiri di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sedang ramai diperbincangkan.

Usulan ini mencuat setelah Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap masuk perguruan tinggi.

Guru Besar Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Irawan Yusuf dalam Diskusi Forum Dosen pun menyampaikan pendangannya.

Forum Dosen dengan tema ‘Problem Wacana Publik Atas Tata Kelola Perguruan Tinggi’ ini disirkan secara langsung melalui YouTube dan Facebook Tribun Timur, Kamis (25/8/2022).

Prof Irawan mengatakan, jika kebijakan penghapusan diambil oleh kementerial, rektor suatu universitas bisa mengambil kebijakan lain.

“Jika menteri berkeinginan menghapus jalur non subsidi (mandiri), rektor bisa bikin jalur apa saja. 1001 jalan ke Roma,” katanya.

Mengenai lanjut tidaknya jalur mandiri, kata Prof Irawan, tergantung pada kemampuan perguruan tinggi mencari sumber dana.

Itu dengan memanfaatkan potenai aset yang dimiliki suatu perguruan tinggi. Baik aset sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

“Idelanya, ya seperti disampaikan tadi. Sepanjang kita bisa memanfaatkan aset itu,” kata Prof Irawan.

Prof Irawan dalam kesempatan itu memberikan contoh pendapatan SPP satu universitas hanya 6,6 persen dari seluruh pendapatan universitas.

“Sisanya dapat dari kontrak kerja, dari aset rumah sakit. Rumah sakit memberikan pendapatan 44 persen,” kata Prof Irawan.

Oleh karena itu, menurutnya apabila universitas bisa mengatur tata kelola dengan baik, maka tidak perlu pembiyaan kegiatan akademik kepada mahasiswa.

“Kalau tidak bisa memanfaatkan secara optimal potensi yang kita miliki, memang terpaksa yang paling gampang adalah SPP,” tuturnya.

“Mau paket jalur non subsidi, mau pakai jalur mandiri, mau pakai apa, itu pekerjaan yang gampang. Asal dilakukan dengan tata kelola dengan baik,” sambung Prof Irawan.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved