Opini Haris Zaky Mubarak MA

Opini Haris Zaky Mubarak: Strategi Ketahanan Pertumbuhan Ekonomi

Di tengah ekonomi dunia yang masih belum kondusif, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) merilis mengenai kinerja perekonomian.

TRIBUN TIMUR
Logo Tribun Timur - Opini Haris Zaky Mubarak: Strategi Ketahanan Pertumbuhan Ekonomi 

Oleh:Haris Zaky Mubarak MA
Analis dan Eksekutif Jaringan Studi Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM - Di tengah ekonomi dunia yang masih belum kondusif, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) telah merilis mengenai kinerja perekonomian Indonesia pada triwulan kedua ini.

Berdasarkan data BPS RI, ekonomi Indonesia tumbuh 5,44 persen year-on-year (yoy) pada kuartal II-2022.

Sementara inflasi Indonesia per juni 2022 diketahui sebesar 4,4 persen (BPS RI, 2022).

Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi namun pertumbuhan Indonesia masih kalah jauh jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangganya di Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam dan Filipina.

Secara indeks, negara Malaysia berada pada urutan pertama dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal II-2022 sebesar 9,8 persen yoy, bahkan di atas ekspektasi sebesar 6,7 persen dan realisasi kuartal I-2022 sebesar 5 persen .

Vietnam berada di urutan kedua. Ekonomi Vietnam pada kuartal II-2022 tumbuh 7,72 persen yoy didukung oleh ekspor yang kuat.

Laju ekonomi Vietnam lebih cepat dibandingkan kuartal sebelumnya yakni 5,05 persen yoy dan jadi paling solid sejak 2011.

Laju pertumbuhan ekonomi Filipina jadi yang tercepat ketiga di Asia Tenggara, setelah Vietnam. Filipina mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,4 persen yoy pada kuartal II-2022.

Pencapaian ekonomi Indonesiayang mampu berada pada pertumbuhan 5,44 persen memang bukan angka pertumbuhan ekonomi yang buruk.

Tetapi jika melihat potensi besar sumber daya ekonomi dan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, angka pertumbuhan 5,44 persen jelas merupakan catatan lemah.

Dalam melihat kontestasi nilai pertumbuhan ekonomi kita harus bersikap objektif dalam membandingkan antara angka pertumbuhan ekonomi dengan angka inflasi. Indonesia saat ini memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44 persen , sementara inflasinya sebesar 4,4 persen.

Dengan kata lain, secara nyata sebenarnya nilai ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 1,04 persen . Peningkatan yang cukup kecil.

Satu hal yang patut kita syukuri adalah ekonomi Indonesia masih tumbuh, walaupun inflasi naik.

Setidaknya ini lebih baik, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan inflasinya.

Kondisi berbeda banyak dialami oleh negara-negara lain dunia ini. Di beberapa negara dunia bahkan jauh lebih buruk karena mengalami resesi dimana kinerja perekonomian mereka menurun.

Seperti Inggris yang semakin menyusut antara April dan Juni, bahkan diperkirakan prospek suram dengan resesi.

Berdasarkan data Office for National Statistics (ONS) ekonomi Inggris mengalami kontraksi 0,1 persen pada kuartal kedua tahun ini. (ONS, 2022).

Secara rasional, gerak pertumbuhan ekonomi sebuah negara harus selalu ditunjang pertumbuhan aktivitas industri, perdagangan dan ekonomi.

Dalam posisi ini, masyarakat sebuah negara akan mengalami perputaran ekonomi dan mengalami kenaikan penghasilan, walaupun memang struktur pemerataannya berbeda.

Kondisinya akan menjadi parah dan sangat buruk bila ekonomi mengalami resesi.

Situasi ini menciptakan masalah dalam sektor produksi, sehingga mengalami penurunan dari sisi produksi dan penjualan.

Jika industri berhenti, maka secara otomatis masyarakat tidak akan menjalankan kehidupan ekonomi mereka secara layak.

Keseimbangan Rasional

Terjadinya pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,44 persen pada triwulan I tahun 2022 memang menjadi catatan tertinggi di dunia saat banyak negara sedang dalam pemulihan ekonomi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sektor konsumsi rumah tangga yang kontribusinya mencapai 53,65 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan tumbuh 4,34 persen pada kuartal I 2022. (Kemenkeu RI, 2022.

Berikutnya daya ungkit pertumbuhan disumbang Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 27,31 persen, dan ekspor hanya menyumbang 24,68 persen.

Selain konsumsi dan PMTB,pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong pertumbuhan ekspor kuartal kedua.

Sebagaimana data Bank Indonesia (BI) pertumbuhan ekspor Indonesia mengalami peningkatan sebesar 19,74 persen YoY.

Hal ini terjadi karena sokongan besar permintaan dagang yang membaik. Selain itu kembalinya aktivitas Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, serta Perdagangan Besar dan Eceran.

Terakhir, Rancangan Anggaran Belanja Negara yang fleksibel turut membantu daya tahan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selama Covid-19, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dirancang agar mudah menyesuaikan dengan gejolak ekonomi global atau sebagai shock absorbersehingga APBN berfungsi sebagai pengelola shock dari luar.

Sedangkan shock absorber bertujuan agar daya beli masyarakat tetap selalu terjaga.
Meski secara peringkat pertumbuhan ekonomi, Indonesia masih kalah dari Malaysia, masih ada potensi yang besar pada pasar valas secara global.

Di hadapan dolar Amerika Serikat (AS), kinerja mata uang Indonesia yaitu rupiah lebih baik ketimbang ringgit Malaysia dan peso Filipina.

Sejak akhir 2021 (year-to-date/ytd), rupiah masih melemah 3,51 persen di hadapan greenback.

Namun depresiasi ringgit dan peso lebih dalam dari itu. Dalam periode yang sama, nilai ringgit anjlok 6,7 persen.

Sementara peso nyatanya juga turun sebesar 8,63 persen.

Ada sejumlah faktor yang mampu menopang keperkasaan rupiah ditengah tekanan pasar valas global, diantaranya yang paling pokok ialah soal cadangan devisa Indonesia masih tebal.

Pada akhir Juli 2022 cadangan devisa Indonesia sempat turun drastis US$ 4,2 miliar dibandingkan bulan sebelumnya. Meski demikian, cadangan devisa itu masih relatif tinggi.

Setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Dibandingkan Malaysia dan Filipina, cadangan devisa Indonesia masih unggul.

Cadangan devisa Malaysia dan Filipina pada Juli 2022 masing-masing ada di US$ 107 miliar dan US$ 98,8 miliar (Kemenkeu RI, 2022).

Hilirisasi dan Konstitusi Ekonomi

Secara nyata, pemulihan ekonomi Indonesia masih terpengaruhi dampak pandemi Covid-19 yang tetap harus diwaspadai dan antisipasi hingga saat ini.

Sementara itu, konflik geopolitik Rusia dan Ukraina perlu diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang akomodatif agar memperkuat perekonomian dalam negeri.

Segenap potensi perdagangan terus dipacu mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mengenjot konsumsi sembari mengendalikan inflasi.

Dalam implementasi secara jauh, perlu kerjasama semua pihak guna mengantisipasi krisis ekonomi global dan mendorong terwujudnya stabilitas pertumbuhan ekonomi.

Untuk mewujudkan semua itu ada dua aspek penting yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini.

Pertama, pemerintah harus terus konsisten dalam menjalankan program hilirisasi industri yang diwujudkan pada daya ungkit sektor potensial dan strategis dengan skema pemulihan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada titik ini strategi jangka menengah dan panjang harus diimplementasikan dengan skema program ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan penambahan dukungan penguatan transformasi digital terhadap penyelenggaraan keuangan publik.

Kedua, Pemerintah harus memperkuat landasan konstitusi hukum ekonomi nasional dengan cara mempercepat Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang telah menjadi prioritas sejak tahun 2022.

Dalam operasionalnya, ruang lingkup yang diatur dalam RUU P2SK akan menjaga ekosistem sektor keuangan. Kehadiran RUU P2SK ini akan dapat mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi inklusif.

Disamping itu, RUU P2SK juga akan dapat menjaga kredibilitas kelembagaan sektor keuangan yang ada yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Lembaga Penjamin Sosial (LPS), Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Karena dengan landasan konstitusi ekonomi ini maka hal ini akan memberi kewenangan kepada otoritas tertentu untuk mengambil kebijakan taktis baik fiskal dan moneter yang sangat kontekstual.

Terlebih menghadapi ekonomi seperti saat sekarang yang dihimpit oleh wabah Covid-19 dan tekanan geopolitik secara global. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved