Opini Haris Zaky Mubarak MA

Opini Haris Zaky Mubarak: Strategi Ketahanan Pertumbuhan Ekonomi

Di tengah ekonomi dunia yang masih belum kondusif, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) merilis mengenai kinerja perekonomian.

TRIBUN TIMUR
Logo Tribun Timur - Opini Haris Zaky Mubarak: Strategi Ketahanan Pertumbuhan Ekonomi 

Hilirisasi dan Konstitusi Ekonomi

Secara nyata, pemulihan ekonomi Indonesia masih terpengaruhi dampak pandemi Covid-19 yang tetap harus diwaspadai dan antisipasi hingga saat ini.

Sementara itu, konflik geopolitik Rusia dan Ukraina perlu diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang akomodatif agar memperkuat perekonomian dalam negeri.

Segenap potensi perdagangan terus dipacu mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mengenjot konsumsi sembari mengendalikan inflasi.

Dalam implementasi secara jauh, perlu kerjasama semua pihak guna mengantisipasi krisis ekonomi global dan mendorong terwujudnya stabilitas pertumbuhan ekonomi.

Untuk mewujudkan semua itu ada dua aspek penting yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini.

Pertama, pemerintah harus terus konsisten dalam menjalankan program hilirisasi industri yang diwujudkan pada daya ungkit sektor potensial dan strategis dengan skema pemulihan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada titik ini strategi jangka menengah dan panjang harus diimplementasikan dengan skema program ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan penambahan dukungan penguatan transformasi digital terhadap penyelenggaraan keuangan publik.

Kedua, Pemerintah harus memperkuat landasan konstitusi hukum ekonomi nasional dengan cara mempercepat Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang telah menjadi prioritas sejak tahun 2022.

Dalam operasionalnya, ruang lingkup yang diatur dalam RUU P2SK akan menjaga ekosistem sektor keuangan. Kehadiran RUU P2SK ini akan dapat mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi inklusif.

Disamping itu, RUU P2SK juga akan dapat menjaga kredibilitas kelembagaan sektor keuangan yang ada yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Lembaga Penjamin Sosial (LPS), Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Karena dengan landasan konstitusi ekonomi ini maka hal ini akan memberi kewenangan kepada otoritas tertentu untuk mengambil kebijakan taktis baik fiskal dan moneter yang sangat kontekstual.

Terlebih menghadapi ekonomi seperti saat sekarang yang dihimpit oleh wabah Covid-19 dan tekanan geopolitik secara global. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved