Digitalisasi

Bapenda Luwu Timur Gandeng Bank Sulselbar Dorong Penerapan ETPD

Komitmen tersebut sesuai Roadmap Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Luwu Timur.

Penulis: Ivan Ismar | Editor: Muh. Irham
ist
Bapenda Luwu Timur bekerjasama dengan Bank Sulselbar Cabang Malili, penggunaan EPTD diresmikan Bupati Luwu Timur di Expo UMKM di Andi Nyiwi Malili, Rabu (17/8/2022). 

MALILI, TRIBUN-TIMUR.COM - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengimplementasikan ETPD.

Ini dalam rangka mendorong upaya penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Bumi Batara Guru.

Komitmen tersebut sesuai Roadmap Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Luwu Timur.

Bapenda Luwu Timur bekerjasama dengan Bank Sulselbar Cabang Malili, penggunaan EPTD diresmikan Bupati Luwu Timur di Expo UMKM di Andi Nyiwi Malili, Rabu (17/8/2022).

Bentuk dukungan Bank Sulselbar dalam implementasi kemitraan daerah menerapkan system transaksi pembayaran pajak melalui Qris bagi Wajib Pajak Daerah.

Qris adalah Quick Respon Code Indonesia Standar yang merupakan standar code QR nasional.

Tujuannya untuk mempermudah transaksi pembayaran menggunakan kode QR di Indonesia.

Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Malili, Idham Khaliq mengatakan Bank Sulselbar telah menerbitkan 727 barcode Qris pembayaran pajak daerah.

Idham merincikan, pajak resto/pajak makan minum, sebanyak 566 barcode mencakup seluruh sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP sampai SMA/SMK, desa, kecamatan dan OPD se-Luwu Timur.

Pajak hotel 29 barcode mencakup seluruh hotel dan wisma/penginapan di Kabupaten Luwu Timur.

Pajak MBLB sebanyak 127 barcode mencakup seluruh desa di Kabupaten Luwu Timur, dan

Kemudian Pajak BPHTB via Notaris sebanyak 5 barcode di Kabupaten Luwu Timur.

"Kedepannya, ETPD ini diharapkan mampu mengubah pola transaksi tunai menjadi non tunai/digital," kata Idham, Selasa (23/8/2022).

"Baik pada pos belanja maupun pendapatan, mendukung tata kelola keuangan yang baik sesuai prinsip clean and good coorporate governance,"

Serta meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan publik.

"Dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik," jelas Idham Khalik.(*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved