Korupsi Dishub Sulsel

Polda Sulsel Belum Tahan Tiga Tersangka Korupsi Proyek Dishub Sulsel

Meski telah ditetapkan tersangka, tiga pelaku korupsi anggaran Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas LLAJ Sulsel belum ditahan polisi.

Penulis: Muslimin Emba | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/MUSLIMIN EMBA
Dirreskrimsus Kombes Pol Helmi Kwarta saat press release kasus korupsi di Dinas Perhubungan Sulsel di Mapolda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar Senin (22/8/2022) siang. Tiga tersangka kasus korupsi anggaran Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas LLAJ Sulsel belum ditahan polisi. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Meski telah ditetapkan tersangka, tiga pelaku korupsi anggaran Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas LLAJ Sulsel belum ditahan polisi.

Ketiganya, yakni Eks Kadis Perhubungan Sulsel inisial I yang diduga Ilyas Iskandar, MII anggota DPRD Jeneponto, dan GK direktur perusahaan yang merupakan rekanan.

"Belum ditahan, itu kewenangannya penyidik," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel Kombes Pol Helmi Kwarta saat merilis kasus itu di kantornya, Senin (22/8/2022) siang.

Informasi yang diperoleh, MII sang wakil rakyat masih memiliki hubungan keluarga dengan I.

Total anggaran yang merugikan negara Rp 1,3 milliar itu dapat dilihat di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2018.

Yaitu proyek dengan nama Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas (LLAJ) ini dikerjakan dengan nilai pagu sebesar Rp 4.855.000.000.

Proyek itu dikerjakan oleh PT Coriedelta Respati sebagai pemenang tender.

Adapun lokasi proyek diantaranya Toraja Utara, Maros, Palopo, Wajo, Pangkep, Parepare, Pinrang, Selayar, Sidrap, Sinjai.

Makassar, Soppeng, Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Takalar, dan Tana Toraja.

Sebelumnya diberitakan, Eks Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan berinisial I ditetapkan tersangka korupsi.

Penetapan tersangka itu diumumkan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Helmi Kwarta.

Kasus korupsi terkait mark up pengadaan marka jalan di Dinas Perhubungan Sulsel tahun anggaran 2018-2019.

"Perkaranya sudah tahap 1 dengan tiga tersangka berdasarkan alat bukti," kata Kombes Pol Helmi Kwarta saat press release di Mapolda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar Senin (22/8/2022) siang

"Jadi ada dugaan mark up harga barang dan hasil audit sudah dilaksanakan BPKP dengan kerugian Rp1,3 miliar tahun anggaran 2019," sambungnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved