Opini Dea Larissa SH MH

Opini Dea Larissa: Hapusnya Pidana bagi Bharada E

Satu bulan lebih setelah kematian Brigadir Nopriansyah Yoshua Hutabarat (Brigadir J), akhirnya menemukan sedikit titik terang dalam menyingkap tabir.

TRIBUN TIMUR
Logo Tribun Timur - Opini Dea Larissa: Hapusnya Pidana bagi Bharada E 

Oleh: Dea Larissa SH MH
Dosen Hukum Pidana Fakultas Syariah & Hukum UIN Alauddin Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Masyarakat Indonesia sedang menyaksikan suatu skenario panjang yang telah disusun secara sempurna oleh Jenderal Bintang 2 (FS) merupakan tersangka atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022.

Satu bulan lebih setelah kematian Brigadir Nopriansyah Yoshua Hutabarat (Brigadir J), akhirnya menemukan sedikit titik terang dalam menyingkap tabir.

Hal pertama terkait pelaporan yang dilakukan oleh istri tersangka (PC) atas Almarhum (Brigadir J), yang disinyalir telah melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya, akan tetapi laporan ini tidak diindahkan oleh Bareskrim Polri karena Penyidik Bareskrim Polri menyatakan bahwa setelah melakukan gelar perkara terkait laporan tersebut, tidak ditemukan bukti adanya tindak pidana.

Kemudian laporan terkait kekerasan seksual ini dianggap termasuk dalam Obstruction of Justice atau upaya untuk menghalangi dan menghambat proses pengungkapan pembunuhan berencana.

Selain mengajukan laporan kekerasan seksual, (PC) juga mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK.

Namun, sejak awal diterimanya permohonan tersebut, pihak LPSK mengaku belum mendapat keterangan apapun dari (PC) Sehingga pihak LPSK menganggap (PC) tidak kooperatif.

Kemudian hal kedua berkenaan dengan pengakuan (Bharada E) terkait peristiwa penembakan tersebut, yang terjadi pada saat itu ia menembakkan peluru ke arah korban (Brigadir J) karena perintah dari tersangka (FS). Sementara yang kita ketahui bahwa tersangka tersebut merupakan atasan dari Bharada E.

Pertanyaan masyarakat saat ini, apakah pengakuan dari Bharada E, dapat meringankan pidana atau dapat dihapuskan pidananya ? Dalam perspektif hukum pidana terdapat keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku pidana, hingga hakim pun tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman.

Dalam “dasar-dasar yang meniadakan hukuman” terdapat dua jenis alasan yang masuk ke dalam kategori tersebut, yaitu “alasan pembenar dan alasan pemaaf”.

Alasan pembenar dan alasan pemaaf merupakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana/dijatuhi hukuman.

Terkait kasus ini, saya melihat bahwa Bharada E ada pada posisi menjalankan perintah jabatan yang sah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 51 (1) KUHP.

Pada peristiwa tersebut Bharada E sedang dibawah tekanan, sebagai bawahan memang seharusnya patuh dan tunduk terhadap perintah atasan dalam keadaan apapun itu.

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa, walaupun hal ini merupakan perintah atasan, tidak ada pembenaran atas perbuatan menghilangkan nyawa seseorang, maka seharusnya Bharada E tetap diberikan sanksi pidana.

Pada pasal Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima lima belas tahun”.

Berkaitan dengan unsur-unsur dalam pasal ini adalah unsur kesengajaan/ (opzet/dolus) dan mens rea yang merupakan sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya.

Mengacu pada unsur tersebut, seharusnya Bharada E tidak dapat dijerat hukuman.

Secara logis jika kita menganalisa konstruksi peristiwa ini, maka pastilah tidak ada mens rea terhadap diri pelaku melainkan tekanan dan sikap spontan karena perintah dari atasan (FS).

Dari kasus ini kita belajar dan menarik suatu kesimpulan bahwa Negara kita sedang mengalami suatu problematika yakni terkikisnya citra Polri. Kita tahu bahwa idealnya, Polri yang mengambil peran penting dalam melindungi, mengayomi, dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Akan tetapi yang terjadi, satu dan dua oknum yang berulah didalamnya. Sehingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini.

Harapan kita dalam mengawal kasus ini, semua Lembaga yang ikut serta dan berperan didalamnya seperti Kompolnas, Komnas HAM, LPSK, Polri, dll harus bekerja secara professional, imparsial, independent, tanpa ada intervensi dari pihak manapun, serta bersinergi dalam menerapkan penegakan hukum yang seadil-adinya.

Hal yang perlu kita ketahui yakni Lembaga Bantuan Hukum atau LBH-LBH dan LSM-LSM atau lembaga yang sejenis sangat diperlukan terutama dalam melakukan "Advokasi" agar hukum dan peraturan perundang-undangan dapat benar-benar disosialisasikan dan dipatuhi oleh semua komponen yang ada di Negeri ini demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri.

Membangun tekad (komitmen) bersama dari para penegak hukum yang konsisten dan profesional. Komitmen ini diharapkan dapat lahir terutama yang dimulai dan diprakarsai oleh "Catur Wangsa" atau 4 unsur Penegak Hukum, yaitu : Hakim, Advokat, Jaksa dan Polisi, kemudian komitmen tersebut dapat dicontoh dan diikuti pula oleh seluruh lapisan masyarakat.

Namun usul langkah-langkah di atas untuk membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel tentu tidak dapat berjalan mulus tanpa ada dukungan penuh dari Pemerintahan yang bersih (Clean Goverment), karena penegakan hukum (Law Enforcement) adalah bagian dari sistem hukum pemerintahan.

Pemerintahan Negara (La puissance de executive) harus menjamin kemandirian institusi penegak hukum yang dibawahinya dalam hal ini institusi "Kejaksaan" dan "Kepolisian" karena sesungguhnya terjaminnya institusi penegakan hukum merupakan platform dari politik hukum pemerintah yang berupaya mengkondisi tata-prilaku masyarakat Indonesia yang sadar dan patuh pada hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penegakan hukum yang akuntabel merupakan dasar dan bukti bahwa Indonesia benar-benar sebagai Negara Hukum (Rechtsstaat). Di samping itu rakyat harus diberitahu kriteria/ukuran yang dijadikan dasar untuk menilai suatu penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik guna menciptakan budaya kontrol dari masyarakat, tanpa itu penegakan hukum dan penerapan hukum yang baik di Indonesia hanya ada di Republik Mimpi.(*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved