Opini Dea Larissa SH MH

Opini Dea Larissa: Hapusnya Pidana bagi Bharada E

Satu bulan lebih setelah kematian Brigadir Nopriansyah Yoshua Hutabarat (Brigadir J), akhirnya menemukan sedikit titik terang dalam menyingkap tabir.

TRIBUN TIMUR
Logo Tribun Timur - Opini Dea Larissa: Hapusnya Pidana bagi Bharada E 

Pada pasal Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima lima belas tahun”.

Berkaitan dengan unsur-unsur dalam pasal ini adalah unsur kesengajaan/ (opzet/dolus) dan mens rea yang merupakan sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya.

Mengacu pada unsur tersebut, seharusnya Bharada E tidak dapat dijerat hukuman.

Secara logis jika kita menganalisa konstruksi peristiwa ini, maka pastilah tidak ada mens rea terhadap diri pelaku melainkan tekanan dan sikap spontan karena perintah dari atasan (FS).

Dari kasus ini kita belajar dan menarik suatu kesimpulan bahwa Negara kita sedang mengalami suatu problematika yakni terkikisnya citra Polri. Kita tahu bahwa idealnya, Polri yang mengambil peran penting dalam melindungi, mengayomi, dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Akan tetapi yang terjadi, satu dan dua oknum yang berulah didalamnya. Sehingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini.

Harapan kita dalam mengawal kasus ini, semua Lembaga yang ikut serta dan berperan didalamnya seperti Kompolnas, Komnas HAM, LPSK, Polri, dll harus bekerja secara professional, imparsial, independent, tanpa ada intervensi dari pihak manapun, serta bersinergi dalam menerapkan penegakan hukum yang seadil-adinya.

Hal yang perlu kita ketahui yakni Lembaga Bantuan Hukum atau LBH-LBH dan LSM-LSM atau lembaga yang sejenis sangat diperlukan terutama dalam melakukan "Advokasi" agar hukum dan peraturan perundang-undangan dapat benar-benar disosialisasikan dan dipatuhi oleh semua komponen yang ada di Negeri ini demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri.

Membangun tekad (komitmen) bersama dari para penegak hukum yang konsisten dan profesional. Komitmen ini diharapkan dapat lahir terutama yang dimulai dan diprakarsai oleh "Catur Wangsa" atau 4 unsur Penegak Hukum, yaitu : Hakim, Advokat, Jaksa dan Polisi, kemudian komitmen tersebut dapat dicontoh dan diikuti pula oleh seluruh lapisan masyarakat.

Namun usul langkah-langkah di atas untuk membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel tentu tidak dapat berjalan mulus tanpa ada dukungan penuh dari Pemerintahan yang bersih (Clean Goverment), karena penegakan hukum (Law Enforcement) adalah bagian dari sistem hukum pemerintahan.

Pemerintahan Negara (La puissance de executive) harus menjamin kemandirian institusi penegak hukum yang dibawahinya dalam hal ini institusi "Kejaksaan" dan "Kepolisian" karena sesungguhnya terjaminnya institusi penegakan hukum merupakan platform dari politik hukum pemerintah yang berupaya mengkondisi tata-prilaku masyarakat Indonesia yang sadar dan patuh pada hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penegakan hukum yang akuntabel merupakan dasar dan bukti bahwa Indonesia benar-benar sebagai Negara Hukum (Rechtsstaat). Di samping itu rakyat harus diberitahu kriteria/ukuran yang dijadikan dasar untuk menilai suatu penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik guna menciptakan budaya kontrol dari masyarakat, tanpa itu penegakan hukum dan penerapan hukum yang baik di Indonesia hanya ada di Republik Mimpi.(*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved