Opini Dea Larissa SH MH

Opini Dea Larissa: Hapusnya Pidana bagi Bharada E

Satu bulan lebih setelah kematian Brigadir Nopriansyah Yoshua Hutabarat (Brigadir J), akhirnya menemukan sedikit titik terang dalam menyingkap tabir.

TRIBUN TIMUR
Logo Tribun Timur - Opini Dea Larissa: Hapusnya Pidana bagi Bharada E 

Oleh: Dea Larissa SH MH
Dosen Hukum Pidana Fakultas Syariah & Hukum UIN Alauddin Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Masyarakat Indonesia sedang menyaksikan suatu skenario panjang yang telah disusun secara sempurna oleh Jenderal Bintang 2 (FS) merupakan tersangka atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022.

Satu bulan lebih setelah kematian Brigadir Nopriansyah Yoshua Hutabarat (Brigadir J), akhirnya menemukan sedikit titik terang dalam menyingkap tabir.

Hal pertama terkait pelaporan yang dilakukan oleh istri tersangka (PC) atas Almarhum (Brigadir J), yang disinyalir telah melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya, akan tetapi laporan ini tidak diindahkan oleh Bareskrim Polri karena Penyidik Bareskrim Polri menyatakan bahwa setelah melakukan gelar perkara terkait laporan tersebut, tidak ditemukan bukti adanya tindak pidana.

Kemudian laporan terkait kekerasan seksual ini dianggap termasuk dalam Obstruction of Justice atau upaya untuk menghalangi dan menghambat proses pengungkapan pembunuhan berencana.

Selain mengajukan laporan kekerasan seksual, (PC) juga mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK.

Namun, sejak awal diterimanya permohonan tersebut, pihak LPSK mengaku belum mendapat keterangan apapun dari (PC) Sehingga pihak LPSK menganggap (PC) tidak kooperatif.

Kemudian hal kedua berkenaan dengan pengakuan (Bharada E) terkait peristiwa penembakan tersebut, yang terjadi pada saat itu ia menembakkan peluru ke arah korban (Brigadir J) karena perintah dari tersangka (FS). Sementara yang kita ketahui bahwa tersangka tersebut merupakan atasan dari Bharada E.

Pertanyaan masyarakat saat ini, apakah pengakuan dari Bharada E, dapat meringankan pidana atau dapat dihapuskan pidananya ? Dalam perspektif hukum pidana terdapat keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku pidana, hingga hakim pun tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman.

Dalam “dasar-dasar yang meniadakan hukuman” terdapat dua jenis alasan yang masuk ke dalam kategori tersebut, yaitu “alasan pembenar dan alasan pemaaf”.

Alasan pembenar dan alasan pemaaf merupakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana/dijatuhi hukuman.

Terkait kasus ini, saya melihat bahwa Bharada E ada pada posisi menjalankan perintah jabatan yang sah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 51 (1) KUHP.

Pada peristiwa tersebut Bharada E sedang dibawah tekanan, sebagai bawahan memang seharusnya patuh dan tunduk terhadap perintah atasan dalam keadaan apapun itu.

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa, walaupun hal ini merupakan perintah atasan, tidak ada pembenaran atas perbuatan menghilangkan nyawa seseorang, maka seharusnya Bharada E tetap diberikan sanksi pidana.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved