Pungli

Kepala SDN 03 Rantepao Rangkap LSM Diduga Pungli ke Ortu Siswa, Pembayaran Ijazah Rp 100 Ribu

Dalam kwitansi tanda terima berstempel basah yang diperlihatkan orang tua siswa terlampir nominal dan tujuan pembayaran.

Penulis: Ricdwan Abbas | Editor: Muh. Irham
Tribun Toraja Utara/Ricdwan Abbas
Kepala Sekolah SDN 03 Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Yohanis Isa Palindangan diduga pungli berkedok pembayaran komite kepada orang tua siswa akan ditindak tegas Kepala Dinas Pendidikan Toraja Utara Martinus Manatin. 

RANTEPAO, TRIBUN-TIMUR.COM- Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 03 Rantepao Toraja Utara, Sulawesi Selatan, diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada orang tua siswa.

Pungutan yang dibebankan kepada orang tua siswa ini untuk pembayaran SKHU dan Ijasah.

Biaya pengambilan SKHU senilai Rp20.000 dan pembayaran ijazah Rp100.000 per siswa.

Dalam kwitansi tanda terima berstempel basah yang diperlihatkan orang tua siswa terlampir nominal dan tujuan pembayaran.

Diketahui, siswa penerima Dana BOS di SDN 03 Rantepao sebanyak 978 orang.

"Penghasilan kami hanya dari jualan kue Pak, kami bukan pegawai yang berpenghasilan tetap," kata orang tua siswa yang tak ingin diketahui identitasnya.

"Anak kami yang sekolah bukannya dibantu dana BOS kami justru disuruh membayar ambil SKHU dan Ijasah," kata dia lagi.

Kepala Sekolah SDN 03 Rantepao, Yohanis Isa Palindangan saat ditemui di ruang kerjanya keperluan konfirmasi malah menantang wartawan.

Ia melontarkan kata-kata yang melecehkan profesi wartawan.

Yohanis bahkan menakut-nakuti wartawan dengan mengaku anggota LSM serta memperlihatkan kartu keanggotaannya.

Sementara itu dalam Pasal 23 UU No.39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara, ASN dilarang merangkap jabatan.

"Wartawan itu selalu buntu-buntutnya uang. Saya ini anggota LSM yang menjaga asset," ujarnya.

Pemerhati pendidikan Pither Ponda Barani, mengecam perbuatan tersebut.

Kata dia, tidak diperkenankan pihak sekolah melakukan pungutan kepada orang tua siswa.

"Untuk mencari sumbangan lakukan di luar, bukan di sekolah yang selalu berkedok komite. Pihak sekolah betul-betul dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun, apalagi kalau sifatnya wajib dan ada jangka waktunya, itu konteksnya sudah jelas pungutan," ucapnya.

Pither juga sesalkan sikap kepala sekolah yang tidak memahami profesi wartawan dalam menjalankan tugas.

Pither yang berlatar belakang Magister hukum ini menyatakan, ASN merangkap LSM adalah pelanggaran berat.

"Pernyataan ini adalah pelecehan profesi yang sangat disesalkan karena dilakukan oleh seorang pendidik yang juga sebagai kepala sekolah,"

"Jelas itu adalah perbuatan pelecehan profesi dengan ancaman pidana. Selain itu juga pelanggaran seorang ASN melakukan kerja rangkap sebagai LSM," ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Toraja Utara, Martinus Manatin dengan nada emosi menyatakan akan menindak tegas oknum kepsek tersebut.

Ia juga mengaku sudah melayangkan panggilan terhadap kepsek SDN 03 Rantepao.

Tidak hanya Kepsek SDN 03, Martinus juga mengatakan memanggil seluruh Kepsek di Toraja Utara guna mencegah terulang hal yang sama.

"Benar-benar saya akan tegas benar. Dengan adanya pemberitaan seperti ini saya akan panggil pak," ujarnya via Telepon Jumat malam.

"Saya sudah perintahkan kepala bidang panggil semua itu kepala sekolah se-Toraja Utara," kata dia.

Briefing dijadwalkan berlangsung pada Senin, 22 Agustus 2022.(*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved