6 Aset Pemkot Makassar Akhirnya Bersertifikat, Kadis Pertanahan Diberi Banyak PR oleh Danny Pomanto

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penyerahan Sertifikat Aset milik Pemerintah Kota Makassar menjadi salah satu agenda dalam HUT RI ke-77

Penyerahan sertifikat enam aset tersebut berlangsung di Anjungan Pantai Losari, City of Makassar pasca upacara HUT RI ke-77, Rabu (17/8/2022).

Melalui Dinas Pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional/BPN Makassar, Pemkot Makassar telah memiliki sertifkat beberapa aset yang rawan digugat oknum.

Antara lain tiga titik lahan posyandu, dua makam, salah satunya makam Diponegoro, dan satu taman.

Kepala Dinas Pertanahan Makassar Akhmad Namsum mengatakan, ia belum bisa memastikan luas lahan dan berapa nilai aset tersebut.

"Kami tidak bisa sebutkan persis, tapi paling tidak bahwa aset-aset kita mulai kita tata dalam penerbitan sertifikat," ucap Akhmad Namsum saat ditemui di Anjungan Pantai Losari usai upacara, Rabu (17/8/2022).

Kata Namsum, masih banyak lahan milik Pemkot Makassar belum disertifikatkan.

Padahal, target tahun ini Pemkot bisa berhasil mensertifikatkan 30-40 lahan.

"Pengajuan kita tahun ini ke BPN ada 51 aset yang disertfikatkan. Tapji sampai sekarang baru tujuh yang selesai berproses," terangnya.

Rencananya, pada HUT Kota Makassar November mendatang, ada banyak aset yang akan selesai sertifikatnya.

Sehingga aset milik Pemkot Makassar tak lagi digugat oleh oknum tertentu.

"Itu bagian dari upaya kita di pemkot khusunya pertanahan untuk menggenjot, mempercepat proses sertifikasi aset," ujarnya.

Namsum-sapaanya membeberkan, ada beberapa aset yang akan dimaksimalkan, termasuk yang ada di kawasan Pantai Losari, Pelabuhan Untia.

Pantai Losari kata Namsum sudah dikuti oleh tim BPN. Saat ini pendaftaran untuk pensertifikatan.

Selain itu, aset urgent yang perlu segera ditindak lanjuti ialah kantor lurah, puskesmas hingga sekolah-sekolah.

"Insyallah di tiga minggu ke depan, banyak aset kita di sekolah, puskesmas, kantor lurah, termasuk losari ini dan untia yang menjadi lahan untuk pembangunan sarana olahraga, tiga minggu ke depan lah target sertifikatnya karena sekarang sudah proses," paparnya.

Sementara, pada tahun 2021, BPN hanya mengeluarkan delapan sertifikat dari 75 aset yang disodorkan dokumennya.

Ia pun tak tahu menahu apa masalah dari aset-aset tersebut. Sejauh ini, ia belum mendapat alasan yang rasional terkait 67 aset yang tidak disertifikatkan.

"Kan saya tanya kenapa ini 75 hanya sekian persen. Apa masalahnya? Karena kita ini sama-sama pemerintah di segmen yang berbeda yang konon mau menyelamatkan aset," ucap Akhmad Namsum kepada Tribun Timur.

Salah satu alasan yang pernah didengar kara Akhmad Namsum, yakni petugas teknis lapangan BPN sering berganti sehingga pengukuran harus dilakukan kembali sehingga menghambat tahapan keluarnya sertifikat.

"Walaupun kita berusaha keras untuk mensertifikatkan tapi BPN sebagai terminal akhir merespons agak lambat itu tidak akan maksimal," keluhnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Danny Pomanto meminta Dinas Pertanahan memaksimalkan pekerjaannya.

Danny menginginkan ada ratusan aset yang harus bersertifikat saat HUT Kota November mendatang.

"Ini baru enam, kita mau di HUT kota ratusan sertifikat terbit," pungkasnya. (*)