Ngovi Tribun Timur

Guru Besar Hukum Internasional Unhas Minta Taiwan Dibujuk, 'Ada One China Policy'

Konflik China-Taiwan menjadi perbincangan publik belakangan ini. Apalagi setelah China melakukan latihan perang. 

Penulis: Firki Arisandi | Editor: Sukmawati Ibrahim
Tribun Timur
Guru Besar Hukum Internasional Unhas, Prof Dr SM Noor SH MH dalam Ngovi Tribun Timur, Sabtu (6/8/2022) sore. Ia menyatakan, kedatangan Nancy Pelosi ke Taiwan telah melanggar Beijing Agreement.    

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Konflik China-Taiwan menjadi perbincangan publik belakangan ini. 

Apalagi setelah China melakukan latihan perang. 

Hal ini dipicu oleh kedatangan Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi ke Taiwan

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Unhas, Prof Dr SM Noor SH MH, kedatangan Nancy Pelosi ke Taiwan telah melanggar Beijing Agreement. 

Pasalnya, dalam perjanjian Beijing, Amerika Serikat diminta untuk tidak mengirim para elit mereka ke negara ini. 

Baik itu menteri, ketua DPR, hingga presiden. 

"Dari segi sisi Amerika Serikat, sebenarnya tidak boleh mengirim pejabat-pejabat di tingkat elit. Apa yang dilakukan Nancy Pelosi, ini kita tidak memihak kemana-mana ya, tetapi ada aturan, ada ketentuan yang menyatakan seperti itu," kata Prof Noor dalam Ngovi Tribun Timur, Sabtu (6/8/2022) sore.

Lebih jauh, Prof Noor menjelaskan, seharusnya dewan keamanan turun langsung menangani kasus ini. 

"Saya berpendapat begini, seharusnya di dewan keamanan itu, negara-negara terutama empat pemegang veto, seharusnya mengambil peranan yang lebih besar," ujar Prof Noor.

"Melakukan perembukan supaya One China Policy ini betul-betul dikomitmenkan. Bujuklah Taiwan, karena di dalam Beijing Agreement yang dikemukakan mengenai status quo itu, sudah dikemukakan," tambahnya. 

Prof Noor memaparkan, Taiwan seperti memiliki perspektif politik yang ekstrem.

Yakni selalu ingin merdeka, namun menurut Prof Noor itu tidak mungkin. 

"Sampai kiamat pun tidak mungkin, karena dari segi hukum kan. Kalau kita berpatokan pada Konvensi Montevideo 1991, persyaratan negara ada penduduk, ada wilayah, ada pemerintahan, dan kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain," jelasnya. 

"Apakah poin keempat itu dipenuhi oleh Taiwan, itu tidak. Karena hampir semua negara telah memberikan pengakuan One China Policy. Termasuk Amerika mengakui One China Policy. Maka jangan diselesaikan secara perang,  seperti Ukraina," tegasnya. (TribunBulukumba.com) 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi

 

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved