700 Petugas Satpol PP Makassar Diperiksa Kejaksaan Tinggi Sulsel Soal Penyelewengan Tunjangan

Kasipidsus Kejati Sulsel menjelaskan dugaan penyalahgunaan tunjangan operasional Satpol PP Makassar itu yakni anggaran sejak 2017-2022

Penulis: Muslimin Emba | Editor: Waode Nurmin
Dok tribun
Ilustrasi Satpol PP - Penyalahgunaan tunjangan honorarium operasional Satpol PP Makassar kini diselidiki Kejaksaan Tinggi Negeri Sulsel. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kasus dugaan penyalahgunaan tunjangan honorarium operasional Satpol PP Makassar, kini diselidiki Kejaksaan Tinggi Sulsel.

Dugaan penyalahgunaan anggaran itu dikabarkan tersebar di 14 kecamatan se Kota Makassar.

Dan diduga berlangsung sejak 2017 hingga 2020.

Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus/Kasipidsus Kejati Sulsel, Andi Faik Wana Hamzah yang dikonfirmasi membenarkan adanya penyelidikan kasus itu.

Andi Faik menjelaskan, terdapat ratusan saksi dari kalangan petugas Satpol PP yang diperiksa atau dimintai keterangan.

"Untuk penyidikan itu, saat ini sudah lebih 500 pegawai dan tenaga Satpol PP yang dimintai keterangan," kata Andi Faik kepada tribun, Senin (8/8/2022) siang.

Tidak hanya itu, beberapa pihak terkait kata dia, juga turut dimintai keterangan terkait dugaan rasua dana operasional tersebut.

"Total saksi tentunya belum bisa dipastikan. Semua bergantung pada kebutuhan pembuktian," ujarnya.

Dan jumlah saksi yang bakal diminta keterangan, lanjut Andi Faik, juga diprediksi akan terus bertambah.

"Pegawai dan tenaga Satpol PP saja menghampiri 700 orang dan semuanya diperlukan keterangannya," terang Andi Faik.

"Belum dari pihak kecamatan-kecamatan dan pihak-pihak lainnya yang kemungkinannya dibutuhkan untuk membuat terang peristiwa yang diduga tindak pidana," sambungnya.

Namun demikian, lanjut Andi Faik, pihaknya mengaku belum dapat memastikan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan.

"Kalau itu kami belum bisa menyampaikan untuk kepentingan penyidikan," ungkapnya.

Yang jelas lanjut Andi Faik, terdapat pengeluaran anggaran negara yang diduga kuat diselewengkan.

"Namun pada pokoknya terdapat pengeluaran anggaran negara yang diperuntukkan sebagai pembayaran honor pegawai atau tenaga Satpol PP yang diselewengkan atau dikelola untuk kepentingan-kepentingan yang melawan hukum," tuturnya.

Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved