Opini Firdaus Muhammad

Literasi Politik Ulama Sulsel

Dalam literasi ulama teridentifikasi sejumlah ulama Sulawesi Selatan (Sulsel) memilih berkiprah di jalan politik, berpartai hingga duduk di parlemen.

TRIBUN-TIMUR.COM
Firdaus Muhammad (Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar dan Ketua Komisi Dakwah MUI Sulsel). Penulis opini Literasi Politik Ulama Sulsel 

Oleh: Firdaus Muhammad
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin dan
Ketua Komisi Infokom MUI Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM - Dunia politik acapkali digambarkan sebagai kegiatan yang dilakoni para politisi.

Kadang dianggap berjarak dengan dimensi keagamaan, kecuali hanya dicap sebagai politisasi agama.

Nyatanya dalam literasi ulama teridentifikasi sejumlah ulama Sulawesi Selatan (Sulsel) memilih berkiprah di jalan politik, berpartai hingga duduk di parlemen sebagai anggota legislatif.

Setidaknya di era Orde Baru, ulama harus memilih jalan politik untuk menjaga kesinambungan lembaga pendidikan atau pesantren yang dibinanya untuk eksis seperti dilakukan Anregurutta Haji (AGH) Abdurrahman Ambo Dalle memilih masuk Golongan Karya (Golkar).

Memilih berkiprah di jalan politik bukan tanpa resiko. Tetapi juga berhasil memberi warna positif terhadap politik karena putusan-putusan strategis.

Menilik jejak para ulama dalam kancah kekuasaan ditandai sejak awal Islam dikembangkan tiga datuk, berhasil mengislamkan raja sehingga Islam menjadi agama kerajaan.

Sultan Alauddin merupakan pemimpin yang awal masuk Islam dan menjadikan Islam agama kerajaan Gowa.

Komitmen keagamaan Sultan Alauddin terbukti kala membina Syekh Yusuf al-Makassary belajar agama dengan mengundang guru mengaji ke istana dan Syekh Yusuf diberi ruang berguru pada Sayyid Jalaluddin Aidid. Syekh Yusuf juga mengembangkan Islam melalui kerajaan, baik di Gowa dan Banten. Kemampuan diplomasinya berhasil mengembangkan Islam di Afrika, penanda bahwa Tuanta Samalaka memiliki kepiawaian dalam memanfaatkan jalur politik dalam aktifitas dakwahnya.

Ulama Sulsel yang tercatat berkiprah di jalur politik yaitu: AGH. Muh. Ramli dan AGH. Sayyid Jamaluddin Puang Ramma yang masuk sebagai anggota konstituante.

Keduanya merupakan diantara ulama yang membidani lahirnya NU di Sulsel. Bahkan AGH. Muh. Ramli wafat di Bandung kala menjalankan tugas tersebut. AGH. Muhammad Nur pendiri MDIA Taqwa juga pernah menjadi anggota DPRD Sulsel.

Demikian juga, AGH. Abduh Pabbajah hingga akhir hayat merupakan ulama bergabung di PPP. Bahkan kala partai Islam itu krisis, beliau berikrar sekiranya tidak ada lagi orang mau gabung di PPP, cukup saya sendiri. AGH. Junaid Sulaiman pendiri Pesantren al-Junaidiyah Bone juga pernah bergiat di parlemen. AGH. Abdul Malik Muhammad juga aktif di PPP, ghirah politik beliau diwarisi putranya, Anwar Syadat aktif di PKB dan pernah menjadi anggota DPRD Sulsel. AGH. Rafii Yunus juga pernah gabung di PKB.

Sekalipun dunia politik menjadi panggung strategis pengembangan keagamaan di parlemen, sejumlah ulama tetap memilih jalan dakwah tanpa terlibat di DPRD.

Misalnya, AGH. Sanusi Baco dan AGH. Muh. Harisah AS dan sebagian besar ulama memilih jalan yang sama. Kiprah ulama menapakinya sebagai jalan dakwah melalui politik, bukan penikmat kekuasaan, tetap memilih jalan kesederhanaan.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved