Bantah Terlibat Penambangan Ilegal, Pejabat Pemprov Sulsel: Itu Bukan Kewenangan Kami

Pasalnya, Andi Hasbi Nur dinilai tidak menjalankan tugasnya dengan baik serta membiarkan penambang ilegal berkeliaran di Sulsel.

Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM/WAHYUDDIN
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulsel Andi Hasbi Nur saat menanggapi tuntutan massa aksi di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Sulsel, lantai 3 salah satu gedung di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (4/8/2022).  

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (4/8/2022).

Pemuda Pancasila bersama gabungan aliansi aktivis pecinta lingkungan hidup se-Sulsel meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulsel Andi Hasbi Nur dipecat dari jabatannya.

Pasalnya, Andi Hasbi Nur dinilai tidak menjalankan tugasnya dengan baik serta membiarkan penambang ilegal berkeliaran di Sulsel.

Salah satunya penambang ilegal di Desa maccini Baji Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulsel.

Tuntutan tersebut pun disampaikan langsung salah seorang pengunjuk rasa ke Andi Hasbi Nur di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Sulsel, lantai 3 salah satu gedung di Kantor Gubernur Sulsel.

"Mohon maaf ini Pak Kadis, kami meminta Anda dicopot karena penambang ilegal tidak ditindak," kata salah seorang massa aksi yang ikut dalam pertemuan tersebut.

Menanggapi berbagai tuntutan mengenai penambangan ilegal, Andi Hasbi Nur mengatakan permasalahan itu bukan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Sulsel.

Ia mengakui bahwa permasalahan tambang ilegal memang jadi persoalan serius di Sulsel.

Namun Andi Hasbi Nur tidak bisa melakukan tindakan terhadap permasalahan itu.

Sebab, sejak empat tahun lalu, kata dia, kewenangan terkait penambangan telah dialihkan ke pemerintah pusat.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved