Didemo Karena Hentikan Kasus Dugaan Penyerobotan Tanah di Bantaeng, Kasat Reskrim: Tidak Cukup Bukti

Di depan pendemo, AKP Rudi menjelaskan, bahwa proses dua laporan tersebut berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Penulis: Firki Arisandi | Editor: Waode Nurmin
Dokumentasi
Aliansi Masyarakat Perindu Keadilan (Ampera), berunjuk rasa di depan Mapolres Polres Bantaeng, di Jalan Sungai Bialo, Selasa (2/8/2022). 

TRIBUNBANTAENG.COM, BANTAENG - Aliansi Masyarakat Perindu Keadilan (Ampera), berunjuk rasa di depan Polres Bantaeng, di Jalan Sungai Bialo, Selasa (2/8/2022).

Aksi berlangsung selama 30 menit itu, diakhiri dengan dialog di Ruang SPKT Polres Bantaeng.

Mereka diterima oleh Kabag OPS Polres Bantaeng Kompol Aswar Anas, yang didampingi Kasat Reskrim AKP Rudi, dan Kasat Intelkam IPTU Andi Rahmat Wijaya.

Aksi tersebut didasari Kasus Penyerobotan Tanah

Juga kasus dugaan pemalsuan surat otentik yang terlapor sejak tanggal 15 Maret 2022 dan 19 Januari 2022.

Di depan pendemo, AKP Rudi menjelaskan, bahwa proses dua laporan tersebut berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Selasa 12 Juli 2022 lalu, penyidik dan penyidik pembantu telah melakukan gelar perkara.

"Itu dilakukan dengan menyatukan perkara dalam satu paparan gelar, yang hasilnya menyatakan bahwa untuk penyerobotan tanah sudah bisa dihentikan penyelidikannya," kata AKP Rudi.

"Sementara laporan polisi terkait pemalsuan surat, saya jelaskan dari hasil pemeriksaan INAFIS Polda telah dikirim ke penyidik Polres Bantaeng pada tanggal 18 maret 2022," lanjut dia.

Dimana hasilnya dinyatakan tidak ditemukan adanya Indikasi pemalsuan surat yang dilakukan oleh para terlapor.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved