Kemenkumham Sulsel Adakan Harmonisasi Serentak Ranperda Pemprov Sulsel

Kanwil Kemenkumham Sulsel menggelar Harmonisasi Serentak peringati Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-77 di Aula Kanwil, Kamis (28/7/2022).

Editor: Content Writer
DOK KEMENKUMHAM
Suasana berlangsungnya Harmonisasi Serentak di Aula Kanwil dan ruang rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kamis (28/7/2022).Kegiatan ini dilakukan guna peringati Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-77 

KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) menggelar Harmonisasi Serentak peringati Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-77 di Aula Kanwil dan ruang rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kamis (28/7/2022).

Harmonisasi dilakukan pada Kanwil Sulsel dengan 2 Ranperda yakni Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Mangrove Berkelanjutan di Sulawesi Selatan yang merupakan ranperda Pememerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan berasal dari Kota Makassar. 

Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Dhahana Putra, turut membuka kegiatan ini.

Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan, pemahaman, kemampuan, serta keterampilan seluruh perancang peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kakanwil, Liberti Sitinjak sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Bapemperda dan Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang telah hadir dalam kegiatan ini.

 "Hal ini merupakan wujud komitmen DPRD Sulsel dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas,” ucap Liberti.

Foto bersama pada kegiatan Harmonisasi Serentak peringati Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-77 di Aula Kanwil dan ruang rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kamis (28/7/2022).
Foto bersama pada kegiatan Harmonisasi Serentak peringati Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-77 di Aula Kanwil dan ruang rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kamis (28/7/2022). (DOK KEMENKUMHAM)

Saat ini, tenaga perancang Kanwil berjumlah 22 orang dan dapat diikut sertakan oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam perancangan produk hukum daerah.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan menyampaikan bahwa Kanwil Sulsel berperan sebagai pembina hukum sekaligus koordinator pengharmonisasian, sikronisasi ranperda di seluruh daerah Sulsel.

Baca juga: Tingkatkan Ketahanan Ekonomi Pasca Pandemi Lewat Perjanjian RCEP

"Fungsi strategis kanwil kemenkumham dalam pengharmonisasian dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran (SE) Menkumham tahun 2022 tentang tata cara, prosedur, pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi ranperda," jelas Ichwan.

Masing-masing perancang mengemukakan tanggapannya tentang "Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Mangrove Berkelanjutan di Sulawesi Selatan"

Perancang Kanwil menyampaikan ranperda ini berfungsi untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan ekosistem Mangrove untuk meningkatkan kesejahtaraan masyarakat pesisir dan pulau kecil.

"Ranperda Provinsi tentang Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Mangrove berkelanjutan sesuai dengan sila kelima Pancsila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar perancang Kanwil.

Hal selanjutnya mengenai Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan.

Perancang menyimpulkan bahwa ranperda ini bertujuan untuk kepentingan peningkatan kualitas hidup orang perseorangan yang dilakukan terhadap rumah, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan.

Kedua ranpeda tersebut sesuai dengan seluruh dimensi, yaitu Dimensi Pancasila, Dimensi UUD 1945, Dimensi Asas Hukum, Dimensi Vertikal, Dimensi Horizontal, serta Dimensi Teknik Penyusunan.

Ranperda tersebut telah memenuhi ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2022 tentang peraturan perundang-undangan, secara penulisan.

Kegiatan yang dilangsungkan di Aula Jajaran Bapemperda Provinsi Sulawesi Selatan ini dihadiri oleh Jajaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bidang Hukum Kemenkumham Sulsel Andi Haris, dan Jajaran JF Perancang Kanwil Sulsel.

Sementara, di Ruang Rapat Divyankum dihadiri oleh Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar, Sekretaris DPRD Kota Makassar, Tim Sekretariat DPRD Kota Makassar, Tim Penyusun Naskah Akademik, dan Jajaran Perancang JF Kanwil Sulsel.(adv/rerifaabdurahman).

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved