Mahasiswa KKN Unhas di Barru Tingkatkan Pemahaman Masyarakat Terkait Literasi Keuangan
Drg Fuad Husain Mars menjelaskan, literasi keuangan kepada masyarakat di pedesaan masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bersama.
Penulis: Rudi Salam | Editor: Waode Nurmin
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hasanuddin (Unhas) di Barru menjalani monitoring evaluasi program literasi keuangan, Selasa (26/7/2022).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Barru Suardi Saleh, Kepala OJK Regional 6 Sulampua, Sekda Barru dan koordinator dosen pembimbing KKN Unhas di Barru.
Dosen Pendamping KKN (DPK) Mahasiswa Unhas, Drg Fuad Husain Mars menjelaskan, literasi keuangan kepada masyarakat di pedesaan masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bersama.
Menurutnya, literasi keuangan penting terus digalakkan guna mengedukasi masyarakat dan lebih memperkenalkan produk-produk industri jasa keuangan.
Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan seluruh layanan jasa keuangan.
“Oleh sebab itu, mahasiswa kini hadir sebagai agen literasi keuangan yang dapat mengedukasi masyarakat mengenai produk-produk industri jasa keuangan sampai ke tingkat pedesaan,” katanya, via rilis, Rabu (27/7/2022).
Drg Fuad Husain berharap program literasi keuangan melalui Mahasiswa KKN ini dapat terus berlanjut.
Itu melalui kerjasama antara OJK, Industri Jasa Keuangan (Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan) dan pemerintah daerah.
Program Mahasiswa KKN Unhas di Barru juga disambut baik oleh Bupati Barru Suardi Saleh.
Suardi Saleh mengatakan, hadirnya Mahasiswa KKN Unhas di Barru dapat menjadi solusi pemerintah dalam membantu memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Di mana disadari saat ini kapasitas SDM untuk melakukan edukasi sangat terbatas,” katanya.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan literasi keuangan Mahasiswa KKN Unhas di Barru terlihat adanya peningkatan pemahaman masyarakat.
Di mana tergambar dari adanya peningkatan persentasi pemahaman masyarakat yaitu peningkatan pemahaman terhadap sektor perbankan. Sebelumnya 36,83 persen menjadi 85,56 persen.
Sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang sebelumnya 20,91 persen menjadi 51,11 persen, dan sektor pasar modal yang sebelumnya 44,02 persen menjadi 60,02 persen.
