BI Dorong Digitalisasi, 2.000 Kotak Amal Masjid di Sulsel akan Pakai QRIS

Causa Iman Karana bertemu dengan Andi Sudirman Sulaiman membahas penerapan QRIS pada kotak amal atau infaq

Penulis: Rudi Salam | Editor: Waode Nurmin
BI Sulsel
Kepala BI Sulsel Causa Iman Karana (kiri) saat audiensi dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (kanan) di Rumah Jabatan di Jl Yusuf Daeng Ngawing, Kota Makassar, Senin (25/7/2022). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan (Sulsel) terus mendorong digitalisasi.

BI pun gencar melakukan sosialisasi pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

BI juga mendorong digitalisasi kotak amal atau infaq melalui kanal pembayaran QRIS.

Hingga saat ini, sudah ada sekitar 2.000-an masjid di Sulsel telah menerapkan QRIS pada kotak amal atau Infaq.

Hal itu disampaikan Kepala BI Sulsel Causa Iman Karana saat audiensi dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Rumah Jabatan di Jl Yusuf Daeng Ngawing, Kota Makassar, Senin (25/7/2022).

“BI dan Pemprov mendorong pembentukan Zona KHAS yakni Kuliner Halal, Aman dan Sehat,” kata Causa Iman, via rilis.

“Hingga saat ini, masjid yang sudah menerapkan QRIS pada kotak amal atau Infaq berjumlah sekitar 2.000an masjid di Sulsel,” sambungnya.

Causa Iman menargetkan, di Sulsel kotak amal atau infaq yang menggunakan QRIS bisa tembus 3.000-an.

Pada kesempatan itu, Causa Iman juga menyampaikan, BI sedang melakukan kerja sama dengan MUI dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Itu dalam penyusunan pedoman dakwah tentang ekonomi dan keuangan syariah.

Terkait dengan Implementasi Elektronifikasi Pemerintah Daerah, direncanakan akan dilakukan High Level Meeting terkait Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (MONEV TP2DD) pada Agustus 2022.

Lebih lanjut, Causa Iman menyampaikan, per 25 Juli 2022, pencapaian Pemda di Sulawesi Selatan sudah ada 11 Pemda yang sudah masuk dalam kategori digital.

Sementara itu: sudah ada 22 Pemda yang telah menuangkan Roadmap TP2DD dalam SK Kepala Daerah.

Di mana sebelumnya hanya 18 Pemda dan diharapkan 24 kabupaten/kota atau seluruhnya secepatnya dapat menuangkan roadmap ke dalam SK kepala daerah.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved