Jenderal Bintang 3 Sentil Polri usai Jokowi Minta Usut Tuntas Kasus Brigadir J: Mestinya Malu. .

TRIBUN-TIMUR.COM - Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Komjen (Purn) Susno Duadji merespons pernyataan Presiden Jokowi soal penegakan hukum terhadap kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigpol Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Diketahui, terjadi insiden baku tembak antara Brigadir J dengan Bharada E di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, di Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022).

Brigadir J merupakan sopir Putri Candrawathi istri Irjen Ferdy Sambo, sedang Bharada E merupakan ajudan Irjen Ferdy Sambo.

Brigadir J tewas dalam insiden dengan tujuh luka tembakan.

Susno Duadji menyebut Polri mestinya malu karena Presiden Jokowi sampai bicara tiga kali soal penanganan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Baca juga: Presiden Jokowi Tegas Minta Polri Transparan Ungkap Penembakan Brigadir J, Singgung Soal Kepercayaan

“Pertama ini kan menunjukkan bahwa presiden sangat perhatian, dan kedua presiden ragu apakah ini akan ditindak, akan diproses secara tepat, cepat benar dan mengemukakan kejujuran dan moral apa tidak, nah sekarang tinggal elite Polri menyambut,” kata Susno Duadji di Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Jumat (22/7/2022), dilansir Tribun-Timur.com dari Kompas.TV.

“Mestinya malu kalau sampai Presiden sampai bicara gitu kan, mestinya tidak terjadi, ini diawali dengan tiga hari kejadian baru diumumkan. Cobalah kalau diperiksa secara cepat, tepat, jujur dan menjunjung tinggi moral enggak perlu kepala negara bicara kasus ini," kata Jenderal Bintang 3 tersebut.

"Apalagi kasus dugaan dugaan pembunuhan berencana terhadap J bukanlah kasus terosis antarnegara. Gampang, tapi mungkin ada dalam penanganannya yang enggak bener, gitu,” ujar Susno Duadji.

Kendati demikian, Susno Duadji mengaku angkat jempol terhadap Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam merespons kasus tewasnya Brigadir J.

“Tapi enggak papa lah, kita akui kita angkat jempol pertama kepada niat Pak Kapolri untuk menjaga institusi Polri, kemudian kepada Pak Presiden yang menyatakan usut tuntas,” ucap Susno.

“Dan saya sebagai pensiunan saya sangat sayang kepada lembaga saya ini, inilah yang membesarkannya. Jangan kata Pak Mahfud ya, menyelamatkan tikus, tikusnya tikut celurut lagi, rumah dibakar, semoga jelas maksudnya.”

Presiden Jokowi tercatat memang sudah tiga kali memberi pernyataan terkait tewasnya Brigadir J.

Dalam pernyataan untuk ketiga kalinya, Presiden Jokowi memerintahkan Polri untuk membuka apa adanya kasus tewasnya ajudan Irjen Ferdy Sambo, Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).

“Usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan,” ujar Presiden Jokowi di sela kunjungannya ke Pulau Rinca di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (21/7/2022).

Sikap transparan Polri, kata Jokowi, harus diselesaikan agar dapat menjawab keragu-raguan masyarakat terhadap perkara tewasnya Brigadir J.

Di samping itu, Jokowi menilai keterbukaan penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Polri.

“Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keragu-raguan terhadap peristiwa yang ada, ini yang harus dijaga, kepercayaan publik terhadap Polri.

Dilansir dari Tribunnews.com, ini bukan kali pertama Jokowi berkomentar terkait kasus kematian Brigadir J.

Pertama, saat berada di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022) lalu, Jokowi juga menanggapi soal kasus ini.

Saat itu Jokowi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar mengusut kasus penembakan yang menyebabkan satu anggota polisi tewas tersebut.

“Proses hukum harus dilakukan,” kata Jokowi.

Kedua, saat Jokowi bertemu dengan pimpinan redaksi media nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/7/2022).

“Tuntaskan. Jangan ditutupi, terbuka. Jangan sampai ada keraguan dari masyarakat,” ujar Presiden saat itu.

Dan ketiga kalinya adalah saat Jokowi berada di NTT hari ini dalam rangka kunjungan kerja.

Apa hasilnya sejauh ini?

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejauh ini sudah menonaktifkan dua jenderal dan seorang kombes dari jabatannya terkait kasus kematian  Brigadir J.

Perwira tinggi Polri yang dinonaktifkan pertama kali oleh Kapolri terkait kasus tersebut adalah Irjen Ferdy Sambo.

Ia dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kadiv Propam Polri.

Penonaktifkan Irjen Ferdy Sambo dilakukan setelah muncul desakan publik terkait kematian Brigadir J.

''Saya putuskan mulai malam ini jabatan Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai Kadiv Propam Polri kita nonaktifkan,'' ujar Kapolri dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (18/7/2022) malam.

Polisi juga telah mendapatkan CCTV di sekitar rumah Irjen Ferdy Sambo.

CCTV itu diklaim akan membuka tabir pembunuhan yang mendapatkan atensi dari masyarakat.

Bagaimana dengan hasil yang didapatkan Komnas HAM?

Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan M Choirul Anam mengatakan timnya telah mendapatkan beberapa rentetan kronologi yang sangat penting dalam kasus tewasnya Brigadir J di rumah Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo.

Ia mengatakan saat ini tim Komnas HAM  tengah mendalami rentetan yang sangat penting tersebut beserta bukti sandingannya.

Hal tersebut disampaikannya di kanal Youtube Humas Komnas HAM RI pada Rabu (20/7/2022) malam.

"Kami mendapatkan beberapa sekuen (rentetan) kronologi yang sangat sangat penting, itu juga sedang kami dalami dengan berbagai bukti, sandingan bukti dan lain sebagainya," kata Anam.

Anam mengatakan timnya juga telah mengkonsolidasi semua kronologi yang telah didapatkan.

Proses tersebut, kata Anam, penting bagi tim dalam permintaan keterangan dengan kepolisian pekan depan.

Anam mengatakan saat ini tim terus menerus melakukan diskusi secara mendalam di internal dengan berbagai informasi yang baru masuk.

Ia menjelaskan dalam proses tersebut setiap informasi yang didapatkan tim akan langsung dicek datanya, rentetan logika peristiwanya, juga rentetan konstruksi peristiwanya.

"Yang paling penting juga minggu ini, kami akan rampungkan soal kronologi. Karena dengan kronologilah kita bisa melihat dengan lebih jernih sebenarnya apa yang terjadi," kata Anam.

"Kepada para pihak yang sudah memberikan berbagai informasi kepada kami, kami ucapkan terima kasih. Dukung Komnas HAM untuk bekerja secara independen dan imparsial," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.TV dan Tribunnews.com.