Bawaslu

Bawaslu Takalar Gandeng Penyandang Disabilitas Tentang Hak Kepemiluhan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Takalar menggandeng Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI).

ist
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Takalar menggandeng Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Sekolah Luar Biasa (SLB) Wilayah VII Takalar-Gowa, Senin (19/7/22) 

TAKALAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Takalar menggandeng Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI).

Selain itu, Bawaslu Takalar juga bekerja sama dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Sekolah Luar Biasa (SLB) Wilayah VII Takalar-Gowa.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan MoU Pengawasan Partisipatif pada kegiatan Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas di Sekretariat Bawaslu Takalar, Selasa (19/7/2022)

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, H L Arumahi.

Dalam arahannya, Arumahi mengatakan tugas Bawaslu melakukan pencegahan agar tidak ada  pelanggaran baik bagi penyelenggara, peserta pemilu dan pemilih tak terkecuali oleh kalangan disabilitas

"Bawaslu bertugas melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan atau penanganan pelanggaran pemilu," ujarnya

Menurutnya, pencegahan secara efektif dilakukan demi mewujudkan pemilu yang demokratis dan inklusif

Ketua Bawaslu Takalar, Ibrahim Salim menyampaikan Bawaslu Takalar melaksanakan kegiatan ini sebagai upaya mengedukasi pemilih disabilitas akan hak pada pemilu 2024 nanti. 

"Semua warga negara tak terkecuali kalangan disabilitas yang memenuhi syarat menjadi pemilih berhak untuk mendapatkan aksesibilitas saat memberikan suaranya pada pemilu 2024", ujarnya

Koordinator Divisi PHL Bawaslu Takalar Nellyati menjelaskan pemilih yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah telah memiliki hak untuk memilih.

Begitupun siswa disabilitas yang jenjang pendidikannya baru di tingkatan SMP. 

"Adanya siswa pada sekolah SLB yang masih duduk di tingkatan SMP tapi umurnya telah memenuhi syarat pemilih yakni sudah berumur 17 tahun, maka siswa tersebut sudah berhak menggunakan hak pilihnya dan KPU wajib menyediakan sarana yang ramah kaum difabel pada pemilu tahun 2024," ujarnya.

Dengan kerjasama pengawasan partisipatif tersebut diharapkan meningkatkan pengawasan pemenuhan hak politik kaum disabilitas.

Lanjutnya, partisipasi guru maupun kepala sekolah untuk bersama-sama Bawaslu Takalar mengawasi demokrasi dan mewujudkan pemilu yang inklusif.

Sementara Kordiv HPPS Bawaslu Takalar, Syaifuddin mengatakan dengan adanya MoU ini diharapkan meningkatnya pengawasan partisipatif untuk mewujudkan pemilu yang ramah disabilitas pada pesta demokrasi tahun 2024. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved