UMI

Dosen UMI Sekaligus Saksi Ahli Fahri Bachmid Soroti Keputusan Kementerian ESDM RI

Otto Hasibuan melawan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI sebagai Tergugat I dalam penolakan perpanjangan IUP PT Sarana Maju Cemerlang

Editor: Muh Hasim Arfah
dok Fahri Bachmid
PT Sarana Maju Cemerlang melalui kuasa hukum menghadirkan Pakar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Universitas Muslim Indonesia, Dr Fahri Bachmid SH MH sebagai Ahli dalam persidangan, awal pekan lalu 

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Sidang lanjutan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara antara Perseroan Terbatas (PT) Sarana Maju Cemerlang sebagai penggugat melalui Kuasa Hukumnya Prof Dr Otto Hasibuan SH MM melawan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI sebagai Tergugat I dan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM RI sebagai Tergugat II kembali digelar.

Sidang yang teregister perkara nomor 67/G/2022/PTUN.JKT, berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Jakarta, Jl Sowo Kecik No. 70 Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur DKI Jakarta, Selasa (13/7/2022).

PT Sarana Maju Cemerlang melalui kuasa hukum menghadirkan Pakar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Universitas Muslim Indonesia, Dr Fahri Bachmid SH MH sebagai Ahli dalam persidangan tersebut.

Fajri Bachmid menerangkan dari aspek yuridis terkait objek sengketa serta implikasi kebijakan pejabat Tata Usaha Negara dalam perkara a quo yang sedang diperiksa itu,

Perkara sengketa Tata Usaha Negara ini muncul sebagai akibat PT Sarana Maju Cemerlang, perusahaan bidang usaha pertambangan, menjalankan usahanya perusahaanya telah memperoleh Izin yaitu IUP Eksplorasi, Izin Pencadangan Wilayah, Izin Kelayakan Lingkungan dan IUP Operasi Produksi (IUP OP).

IUP OP milik Perusahaan Penggugat dan telah tercatat di Database Kementerian ESDM dan telah terregistrasi di MODI (Mineral One Data Indonesia) pada Ditjen Minerba ESDM.

Baca juga: Fahri Bachmid: Pembentukan DOB Papua dan Papua Barat Kebijakan Konstitusional Realistis dan Solutif

Tetapi Kementerian ESDM dan Ditjen Minerba tetap menolak perpanjangan IUP Perusahaan Penggugat dan menghapus data perizinan Perusahaan Penggugat dari aplikasi MODI.

Penghapusan data perizinan Perusahaan Penggugat dari aplikasi MODI tanpa pemberitahuan resmi sebelumnya kepada Penggugat. 

Atas kejadian tersebut Penggugat pun mengirimkan surat kepada Ditjen Minerba untuk mempertanyakan alasan mereka menghapus Perusahaan Penggugat dari aplikasi MODI.

Ditjen Minerba menjawab surat tersebut dengan mengatakan Perusahaan Penggugat dihapus dari aplikasi MODI karena adanya kekurangan dokumen.

Kemudian Perusahaan Penggugat melengkapi seluruh Dokumen permintaan dari Ditjen Minerba, walaupun sebenarnya Perusahaan Penggugat sudah menyerahakan dokumen tersebut pada saat mengajukan permohonan MODI dengan bukti tanda terimanya.

Setelah Perusahaan Penggugat melengkapi dokumen tersebut, data perizinan Perusahaan Penggugat tidak juga dimunculkan kembali di MODI.

Baca juga: Dosen UMI Fahri Bachmid: Peradi Idealnya Tidak Perlu Pengesahan Menteri Hukum dan HAM

Kemudian hal yang terjadi adalah permohonan perpanjangan IUP Perusahaan Penggugat ditolak dengan alasan tidak teregister di MODI.

Atas kebijakan yang tidak cermat itu, ahkirnya penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved