Kejari Luwu Timur Tahan Kepala Desa Mabonta Karena Rugikan Negara Rp 151 Juta

Tersangka juga diduga mengelola langsung Anggaran Dana Desa terkait pembangunan pekerjaan fisik.

Penulis: Ivan Ismar | Editor: Waode Nurmin
Dokumentasi
Kasi Intel Kejari Luwu Timur Bara Mantio Irsahara. Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel), menetapkan Kepala Desa Mabonta, Kecamatan Burau, Hamansi tersangka kasus dugaan korupsi, Rabu (22/6/2022). 

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Kejari Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel), menetapkan Kepala Desa Mabonta, Kecamatan Burau, Hamansi tersangka kasus dugaan korupsi, Rabu (22/6/2022).

Hamansi diduga melakukan tindak pidana korupsi APBDes Mabonta tahun anggaran 2019-2021.

Hamansi sudah ditahan oleh penyidik Kejari Luwu Timur.

Sebelum ditahan, Hamansi menjalani pemeriksaan di ruang lantai dua Kejari Luwu Timur, Jl Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili.

Hamansi meninggalkan Kejari Luwu Timur sekitar pukul 18.02 Wita.

Begitu keuar ruangan pemeriksaan, ia langsung dibawa menggunakan mobil tahanan.

"Penahanan HMS atas dugaan tindak pidana korupsi," kata Kasi Intelijen Kejari Luwu Timur, Bara Mantio Irsahara.

"Tersangka dititip di Rutan Polres Luwu Timur," tambahnya lagi

Tersangka HMS, diduga menyalahgunakan kewenangan sebagai kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Tersangka juga diduga mengelola langsung Anggaran Dana Desa terkait pembangunan pekerjaan fisik.

Selain itu, tersangka juga melakukan pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan fisik.

Dimana, seharusnya pengadaan barang dan jasa tersebut dilakukan secara swakelola dan penyedia barang/ jasa dilaksanakan oleh TPK.

"Itu sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa,” tutur Bara.

Selain itu, tersangka membuat bukti pertangungjawaban keuangan secara fiktif.

Seharusnya setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Akibat perbuatan tersangka, mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp 151.706.381.6, yang telah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

Bara mengatakan tersangka diduga melanggar pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved