Kementan

Cegah Penularan PMK, Kementan Akan Siapkan Tiga Juta Dosis Vaksin PMK

Pengadaan ini dilakukan untuk mencegah penularan PMK ke hewan lain yang masih sehat. Juga untuk hewan yang sudah terlanjur terjangkit PMK.

Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Saldy Irawan
DOK PRIBADI
Screenshot konferensi pers Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri di akun YouTube Kementerian Pertanian RI.  

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia akan mengadakan tiga juta dosis vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK).

Pengadaan ini dilakukan untuk mencegah penularan PMK ke hewan lain yang masih sehat. Juga untuk hewan yang sudah terlanjur terjangkit PMK.

Apalagi, waktu perayaan qurban sudah dekat.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri mengatakan, pengadaan vaksin ini sudah sesuai dengan rekomendasi komisi obat hewan.

Pengadaan vaksin itu ia sampaikan melalui akun YouTube Kementerian Pertanian RI, Senin (13/6/2022) sore.

"Pemerintah akan mempersiapkan anggaran untuk mengadakan total tiga juta dosis vaksin PMK," kata Kuntoro.

Saat ini, kata dia, tahap pertama vaksin telah tiba kemarin, Minggu (12/6/2022).

Vaksin tersebut tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta.

"Selanjutnya akan tiba 800.000 dosis vaksin PMK dalam beberapa waktu kedepan," katanya.

Kuntoro menyebutkan bahwa Kementerian Pertanian juga melakukan pelatihan penanganan PMK kepada pejabat otoritas veteriner, baik di level provinsi kabupaten, kota hingga para tenaga kesehatan hewan.

"Seperti dokter hewan, paramedis veteriner, inseminator, dan lain-lain," katanya.

Berdasarkan data Kementan, PMK sampai saat ini tercatat telah menyebar di 18 provinsi dan 180 kabupaten.

Kuntoro menyebutkan jumlah hewan sakit mencapai 150.630 ekor.

Sementara hewan sembuh sebanyak 39.887 ekor dan hewan potong bersyarat 893 ekor.

"Adapun jumlah hewan mati sebanyak 695 ekor," katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian telah mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan dan aturan sebagai upaya pengendalian dan penanganan PMK di tanah air.

Kebijakan yang dibentuk diantaranya pembentukan gugus tugas penanganan PMK dari level pusat atau nasional, provinsi, dan kabupaten.

Kemudian penataan lalu lintas hewan rentan, produk hewan, dan media pembawa penyakit lainnya di daerah wabah penyakit PMK.

"Kami juga melibatkan pemerintah daerah, TNI-Polri, Kejati, Kejari serta jajarannya di dalam penanganan wabah PMK ini," ucapnya. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved