Kemenkumham Sulsel

MIC, Layanan Kekayaan Intelektual Jemput Bola Hadir di Makassar

Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) atau Klinik KI Bergerak adalah langkah jemput bola dalam memberikan edukasi dan layanan kekayaan intelektual

Penulis: Hutami Nur Saputri | Editor: Saldy Irawan
Kemenkumham Sulsel
Kolaborasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menghadirkan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) di Makassar. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menjalin kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Hasil kolaborasi ini menghadirkan layanan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) di Makassar sebagai sarana layanan dan edukasi Kekayaan Intelektual (KI) hingga ke pelosok daerah.

Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang kekayaan intelektual antara Kakanwil Kemenkumham Sulsel dengan Walikota Makassar digelar di Hotel Four Point Makassar, Selasa (31/05/22).

Acara ini juga dirangkaikan perjanjian kerja sama dengan lima Kepala OPD serta perguruan tinggi yang terlibat.

Kegiatan ini adalah bentuk sinergi antara DJKI, Kanwil Sulsel, dan Pemkot Makassar dalam memberi pemahaman tentang urgensi pendaftaran hak kekayaan intelektual khususnya pelaku UMKM, seni, dan stakeholder terkait.

Hal ini disampaikan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Transformasi Digital, Fajar BS Lase saat membuka acara.

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara DJKI, Kanwil Sulsel, dan Pemkot Makassar.
Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara DJKI, Kanwil Sulsel, dan Pemkot Makassar. (Kemenkumham Sulsel)

MIC atau Klinik KI Bergerak merupakan langkah jemput bola dalam memberikan edukasi dan layanan kekayaan intelektual.

MIC mewujudkan kehadiran negara di tengah masyarakat untuk memfasilitasi peningkatan kehidupan ekonomi mereka melalui layanan KI.

"Setelah Kota Makassar, kabupaten dan kota di Sulsel juga akan segera menyusul," harap Stafsus Menkumham Fajar.

Fajar menguraikan, pendaftaran HKI akan meningkatkan nilai ekonomis pada objek yang didaftarkan seperti merek produk UMKM atau KI indikasi geografis daerah, contohnya kopi gayo di Aceh.

Selain pendaftaran HKI, pelaku UMK juga perlu mendaftarkan badan usahanya agar memperoleh kepastian hukum dan memberi kemudahan dalam memperoleh bantuan pinjaman pembiayaan dari perbankan.

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak dalam laporannya mengungkapkan, MIC sebagai bentuk percepatan peningkatan kualitas dan kuantitas KI yang dapat menjangkau keanekaragaman potensi wilayah.

"MIC merupakan program untuk menginisiasi terwujudnya layanan KI oleh para stakeholder KI di wilayah melalui kolaborasi baik dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun stakeholder lainnya,” ujar Liberti.

Kakanwil Sulsel Liberti Sitinjak memaparkan, peserta kegiatan berasal dari para pelaku usaha, pelaku industri, pelaku seni, para akademisi, dan juga masyarakat umum di Kota Makassar.

Kegiatan dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama di bidang kekayaan intelektual.
Kegiatan dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama di bidang kekayaan intelektual. (Kemenkumham Sulsel)
Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved