Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Barru Disetujui sebagai Perda

Dengan ditetapkannya Ranperda terkait Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung maka pemerintah daerah berwenang mengenakan pemungutan retribusi

Penulis: Darullah | Editor: Waode Nurmin
TribunBarru.com/Darullah
Bupati Barru, Suardi Saleh hadiri Rapat Paripurna di Kantor DPRD Barru, Senin (30/5/2022). 

TRIBUNBARRU.COM, BARRU - Bupati Barru, Suardi Saleh hadiri Rapat Paripurna di Kantor DPRD Barru, Senin (30/5/2022).

Rapat Paripurna tersebut dalam rangka penyampaian pandangan akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Dalam sambutannya, Bupati Barru mengatakan kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja terkait ke peralihan izin mendirikan bangunan ke persetujuan bangunan gedung ini, dalam rangka mempermudah penanaman modal di daerah.

"Kita ingin memangkas hambatan investasi, serta memberikan kepastian dan kemudahan dalam berusaha bagi masyarakat," ujarnya.

"Sehingga pemerintah daerah diminta segera menyusun peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung," katanya.

"Hal itu dilakukan sebagai pengganti retribusi izin mendirikan bangunan," sebut Bupati Suardi Saleh.

Mengenai pelaksanaan retribusi persetujuan bangunan (Retribusi PBG) yang efektif dan efisien, lanjut Suardi Saleh, merupakan suatu keharusan untuk menciptakan lingkungan yang berusaha kompetitif dan berkelanjutan.

Ini sesuai dengan tujuan pemerintah saat ini, yaitu meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia.

"Dengan disetujuinya Ranperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung ini menjadi Peraturan Daerah (Perda), maka bertujuan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung khususnya yang ada di Kabupaten Barru," jelasnya.

"Nantinya setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan juga persyaratan teknis bangunan gedung," urai Bupati Barru.

Dengan ditetapkannya Ranperda terkait Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, kata Suardi Saleh, maka pemerintah daerah berwenang mengenakan pemungutan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Untuk mendukung penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Barru, Lukman T, dihadiri lengkap oleh Wakil Ketua dan segenap jajaran Anggota DPRD Barru.

Juga turur hadir segenap jajaran Pejabat Pemda Barru dan unsur Forkopimda Barru.

Laporan jurnalis TribunBarru.com, Darullah, @uull.dg.marala

 

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved