Luhut dapat Tugas Baru Urus Minyak Goreng, Politisi PDIP Protes, Kemendag: Beliau Berpengalaman

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden Joko Widodo kembali memberi tugas baru kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Kali ini, Luhut dipercaya mengurusi sengkarut minyak goreng

Sebagaimana diketahui hingga sekarang, masalah minyak goreng tak kunjung berakhir. Meski stok minyak goreng sudah mulai tersedia di pasaran, namun harganya masih dianggap mencekik warga.

"Presiden memerintahkan saya mengurus minyak goreng," kata Luhut Binsar Panjaitan, dilansir Kompas.com, Selasa (24/5).

"Jadi sejak tiga hari lalu saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng."

Dapat tugas baru dari Presiden Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan tentu berharap dia dan jajarannya bisa membereskannya.

"Kita berharap, tidak terlalu lama menyelesaikan," katanya.

Lebih detailnya, menurut juru bicara Menko Marves Jodi Mahardi, Luhut diminta membantu ketersediaan minyak goreng khususnya di Jawa dan Bali.

Dalam bertugas, Luhut Binsar nanti tidak sendirian.

Pria berdarah Batak itu akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinatornya.

Ada pula lembaga lain seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Satgas Pangan Polri, BPKP, dan Kejagung sebagai pengawasnya.

Dalam pelaksanannya, "Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pascalarangan ekspor ini dan akan terus melakukan paralel meeting terkait itu," kata Jodi.

Nantinya pemerintah bakal menggunakan aplikasi digital untuk melaksanakan pengawasan.

Soal penunjukkan Luhut Binsar Panjaitan untuk mengurusi persoalan minyak goreng, politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus buka suara.

Dia bilang, penunjukkan itu tidaklah tepat.

Menurutnya, Luhut Binsar sudah terlalu banyak pekerjaan sebagai menteri koordinator.

Dia juga menambahkan bahwa persoalan minyak goreng adalah urusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dan jajarannya.

"Penunjukkan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintah dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet," katanya, dilansir Kompas.com.

Deddy juga bilang, penunjukkan Luhut problematik karena dia dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini punya masalah hukum terkait mafia minyak goreng.

Menurutnya, penunjukkan itu justru kontraproduktif dalam menyelesaikan persoalan minyak goreng.

"Saya khawatir, sebentar lagi isu kedekatan Pak Luhut dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir di tengah masyarakat," tegasnya.

Tanggapan Kemendag

Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan mengatakan, nantinya peran Luhut akan membantu seperti sutradara yang membantu proses pendistribusian minyak goreng melalui aplikasi milik pemerintah.

"Kita kan sudah ada sistem aplikasi untuk distribusi minyak goreng lewat SiMirah yang harus pakai KTP, nah kita ngembangin sistem baru lagi atau SiMirahnya diperkuat biar enggak hanya pakai KTP tapi pakai NIK. Kata pak Luhut NIK aja, makanya dibantuin. Pak Luhut itu semacam sutradaranyalah tapi pemimpinnya tetap Pak Presiden," ujar Oke saat ditemui Kompas.com, Senin (23/5/2022).

Oke mengatakan, Luhut sudah terbukti berpengalaman mengurus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan aplikasi Peduli Lindungi.

"Nasional loh PeduliLindungi itu, walaupun motornya di Jawa dan Bali," katanya.

Ia menjelaskan, nantinya pembelian minyak goreng curah murah dilakukan dengan menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pembelian, lanjut dia, tidak lagi menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena pencatatannya antar distributor bisa tidak saling terhubung.

Sedangkan, menurutnya, dengan NIK nantinya bisa diketahui seseorang sudah beli di distributor mana saja.

"Jadi kalo NIK kayak PeduliLindungi. Dia beli di sana lalu di situ, akan ketahuan. Itu yang kami sempurnakan, itu kan cita-citanya, " kata Oke.(*)