Cara Gratis Ubah Data di KTP, Aturan Baru Pemerintah soal Nama-nama Ini Dilarang Ditulis, Nama Anda?

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah membuat aturan baru terkait penulisan nama di dokumen kependudukan, antara lain di KTP atau Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atau KK.

Aturan tersebut berlaku mulai pada tahun ini untuk seluruh Warga Negara Indonesia atau WNI tanpa terkecuali sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. 

Dalam aturan yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian pada 21 April lalu itu ditegaskan bahwa penulisan nama pada dokumen kependudukan tidak boleh melebihi 60 karakter.

Selain itu, tak boleh hanya 1 kata.

Jadi, nama anda di KTP dan KK tak boleh terlalu panjang dan tak boleh juga terlalu pendek.

"Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dengan memenuhi persyaratan jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi," demikian bunyi Pasal 4 ayat (2) pada poin b Permendagri Nomor 73 Tahun 2022.

Poin berikutnya menegaskan, jumlah kata pada pencatatan nama di dokumen kependudukan paling sedikit 2 kata.

Jadi, bagi Anda yang selama ini memiliki nama hanya terdiri 1 kata, misalnya "Bayu", "Ahmad", "Doni", "Muhammad", "Alex", "Indah", siap-siap untuk menambahkan nama orangtua atau fam di belakangnya agar bisa menjadi 2 kata.

Lalu, pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir.

Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (3) dijelaskan, dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selain itu, dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan dokumen kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud dokumen kependudukan dalam Permendagri Nomor 73 ini adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.

Jenis dokumen kependudukan meliputi biodata penduduk, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk elektronik, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil.

Pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia.

Cara mengubah data di KTP

Setelah kebijakan ini diberlakukan, apakah Anda ingin mengubah data di KTP?

Jika ya, Anda perlu tahu bagaimana prosedur mengubah data di KTP.

Di KTP, ada 2 jenis data, yaitu data statis (tidak bisa diubah) dan data dinamis (bisa diubah).

Bersumber dari Instagram @indonesiabaik.id, data statis pada KTP adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir, dan golongan darah. 

Sedangkan data dinamis, seperti status perkawinan, domisili, dan pekerjaan, bisa Anda ubah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

Saat akan mengubah data-data pada KTP yang salah atau berubah, Anda perlu membawa dokumen sesuai dengan data yang ingin diperbaiki.

Dokumen yang wajib dibawa saat mengubah data KTP:

1. Surat nikah/putusan pengadilan untuk mengganti status perkawinan

2. Surat keterangan RT/RW untuk pindah alamat domisili

3. Ijazah jika Anda ingin menambah gelar

4. Surat keterangan dari instansi untuk mengubah status pekerjaan 

Jika dokumen sesuai data yang ingin diubah sudah disiapkan, Anda bisa mengikuti cara berikut ini untuk mengubah data KTP. 

1. Siapkan dokumen sesuai dengan data yang ingin diubah

2. Kemudian Anda bisa mengurus pengubahan data di dinas Dukcapil.

Di beberapa wilayah mengurus perubahan data KTP sudah bisa dilakukan di tingkat kelurahan

3. Setelahnya, Anda bisa menunggu maksimal 14 hari kerja untuk mengambil e-KTP baru

4. Bawa KTP lama Anda dan Kartu Keluarga (KK) untuk mengambil KTP baru sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Berapa biaya mengurus perubahan data KTP?

Anda tidak perlu khawatir, mengurus perubahan data di KTP tidak dipungut biaya apapun atau gratis.(*)

Baca berita terbaru dan menarik lainnya di Tribun-Timur.com via Google News atau Google Berita.