Tamsil Linrung Sampaikan Penolakan Mahasiswa Makassar Soal Wacana Presiden 3 Periode di Senayan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulawesi Selatan Tamsil Linrung menyampaikan penolakan presiden tiga periode dalam sidang paripurna DPD RI di Jakarta Rabu (18/5/2022) siang.

Sebagai Ketua Kelompok DPD di MPR RI, Tamsil didaulat membacakan laporan senator.

Tamsil menegaskan aksi mahasiswa Kota Makassar menolak perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode.

Mahasiswa Makassar lintas kampus menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik menolak presiden tiga periode, Senin (11/4/2022) lalu.

"Mahasiswa tampil menolak gerakan perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu 2024," kata Tamsil di Senayan.

Tamsil juga mengungkapkan penolakan mahasiswa atas kenaikan dan kelangkaan minyak goreng, kenaikan BBM yang menekan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, isu-isu tersebut direspons melalui gerakan politik ekstra parlementer oleh mahasiswa dengan menggelar mimbar bebas dan kajian akademis. 

"Kita memberikan dukungan penuh terhadap gerakan kritis aktivis mahasiswa dalam menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat," katanya.

Dalam kesempatan itu, Tamsil juga menyuarakan perjuangan penghapusan Presidential Threshold atau ambang batas pengusungan pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi nol persen (PT 0 persen).

Tamsil mengatakan, masyarakat Sulsel turut menyoroti dampak ambang batas pencalonan presiden terhadap sistem demokrasi elektoral yang mencederai keterwakilan aspirasi rakyat.

Ia melihat masyarakat Sulsel hadir sebagai masyarakat kritis yang berpartisipasi dalam berbagai isu kenegaraan. 

"Jadi wacana penghapusan Presidential Threshold menjadi nol persen (PT 0 %) mendapatkan respons antusias demi mendapatkan pemimpin terbaik di republik ini," katanya.

Ketiga, Tamsil mengungkapkan dukungan gerakan anti Islamofobia untuk mewujudkan kohesifitas sosial dan solidaritas yang inklusif.

Terlebih seruan tersebut dikumandangkan dari panggung sidang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Menurutnya, hal itu berarti merefleksikan anti Islamofobia sebagai gerakan kemanusiaan universal. Untuk kepentingan semua golongan. 

"Masyarakat menyayangkan dan mengkritisi ketidakmampuan pemerintah melahirkan narasi positif bagi keutuhan bangsa," katanya.

Sebaliknya, kata Tamsil, masyarakat merasakan polemik islamofobia dipelihara di tengah situasi yang tidak kondusif dan rentan menimbulkan ketegangan serta gesekan-gesekan secara horizontal di tengah masyarakat.(*)