Pemkab Wajo

Ternyata, Ini Alasan TPP ASN Pemkab Wajo Mandek 4 Bulan

Sudah empat bulan sejak 2022, tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Wajo belum juga dicairkan.

Hardiansyah Abdi Gunawan/ Tribun Timur
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Wajo, Herman. 

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Sudah empat bulan sejak 2022, tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Wajo belum juga dicairkan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Wajo, Herman mengatakan ada perubahan aturan baru sekaitan pembayaran TPP ASN.

"Dalam keputusan Menteri Dalam Negeri diatur beberapa hal di antaranya Pemerintah Daerah dalam menetapkan pemberian TPP ASN di lingkungan Pemda dengan peraturan kepada daerah setelah mendapat persetujuan tertulis menteri," katanya, melalui keterangan tertulis yang diterima Tribun Timur, Jumat (29/4/2022).

Aturan tersebut merujuk pada pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan menteri berwenang memberikan persetujuan terhadap tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Herman menambahkan, mengingat bahwa Keputusan Mendagri nomor 061-5449 tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kebijakan.

Maka Mendagri menetapkan Keputusan Mendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Persetujuan tertulis ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Persetujuan tertulis menteri yang baru terbit per tanggal 11 April 2022 lalu, segera ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi kriteria TPP ASN pada setiap jabatan yang terdiri dari beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, pertimbangan objektif lainnya," katanya.

Setelah semua regulasi dan pengaturan TPP dirampungkan oleh tim, pihaknya segera melakukan sosialisasi penginputan kegiatan harian di aplikasi.

"Kita sudah lakukan sosialisasi tata cara penginputan aktifitas harian dan penggunaan aplikasi kepada para ASN kita secara hybrid pada tanggal 21 April 2022 lalu. Saat ini masih dalam tahap penginputan oleh masing-masing ASN," katanya.

Herman melanjutkan, hasil dari penghitungan inputan aktifitas harian ditambah rekapitulasi kehadiran inilah yang akan dibayarkan sesuai dengan basic TPP masing-masing ditambah kriteria TPP.

"Kepada yang sudah menyelesaikan inputan aktifitas harian di aplikasi, akan segera dibayarkan sesuai dengan ketentuan," sambungnya.

Hal lain menyebabkan terlambatnya pembayaran TPP, yaitu perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang mencabut Permenpan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Kinerja PNS, dan memberlakukan Permenpan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai yang mengamanatkan tindak lanjut hasil penilaian dan evaluasi kinerja pegawai diberikan penghargaan bagi pegawai yang mempunyai prestasi dan sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran.

Selain itu, Tim TPP memerlukan waktu melakukan penyesuaian aplikasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat terkait pengelolaan kinerja.

"Selain itu, Tim TPP juga melakukan kajian-kajian dalam rangka pemenuhan kebijakan pemerintah pusat seperti Tim Korsupgah KPK yang mengamanatkan penilaian kinerja berbasis aplikasi, Komisi ASN (Sistem Merit), Kementerian PAN RB, dan Badan Kepegawaian Negara," katanya.

Jadi, Herman mengatakan tidak ada kewenangan BKPSDM untuk menahan atau tidak membayarkan TPP ASN.

"Jika ada OPD yang sudah merampungkan penginputan aktifitas hariannya sampai bulan April, bisa segera melakukan proses pencairan," katanya. (*)

Laporan jurnalis Tribun Timur, Hardiansyah Abdi Gunawan

 

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved