Politisi Demokrat Protes Jika Presiden Jokowi Robohkan Hambalang Meski Seret Tersangka, Alasannya

Politisi Demokrat memiliki alasan soal tolak saran pemusnahan Wisma Atlet Hambalang yang dibangun pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Editor: Ansar
Kompas.com
Proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu Hambalang di Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/5/2012). Proyek senilai Rp 1,175 triliun tersebut menghadapi beberapa persoalan antara lain amblesnya tanah di area Power House III dan fondasi lapangan bulu tangkis seluas 1.000 meter persegi periode Desember 2011. Selain itu proyek ini kini tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi perihal dugaan suap oleh anggota DPR 

TRIBUN-TIMUR.COM - Politisi Demokrat tak setuju jika Presiden Jokowi membongkar bangunan Wisma Atlet Hambalang.

Politisi Demokrat memiliki alasan soal tolak saran pemusnahan Wisma Atlet Hambalang yang dibangun pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Penolakan pemusnahan tersebut disampaikan oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani.

Ia menanggapi saran pemusnahan Wisma Atlet Hambalang yang pembangunannya mangkrak karena kasus korupsi yang menjerat sejumlah politikus Demokrat pada masa lalu.

Kamhar menygatakan, Wisma Atlet Hambalang bukan domain Demokrat melainkan pemerintah.

Hal itu tetap menjadi tanggungjawab pemerintah meskipun pembangunannya terjadi di masa berkuasanya Demokrat dan SBY).

Ia menegaskan, sejak awal proyek ini merupakan proyek negara.

"Ini domain pemerintah terhadap Hambalang itu. Ini bukan ranahnya Partai Demokrat untuk Wisma Atlet itu, saat itu di bawah Kemenpora," kata Kamhar dalam talkshow Gaspol Kompas.com pada Selasa (19/4/2022).

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY
Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (DOK TRIBUNNEWS.COM/IRWAN RISMAWAN)

Ia juga menjelaskan alasan terhentinya proyek Wisma Atlet Hambalang sejak pemerintahan SBY dan tak kunjung berlanjut hingga saat ini.

"Di masa pemerintahan periode kedua Pak SBY, yang menjadi kendala karena itu tidak selesai, karena ada perintah KPK untuk tidak melanjutkan proyek itu, karena kasusnya berproses di KPK," jelas Kamhar.

Menurutnya, proyek ini seharusnya dituntaskan, karena kasus hukumnya sudah selesai dan pemerintahan sudah berganti.

Ia melempar isu ini kepada pemerintahan Joko Widodo yang saat ini berkuasa.

"Pertanyaannya ke pemerintah sekarang, Wisma Atlet mau dilanjutkan atau tidak?" kata Kamhar. "Ini kan bukan asetnya Demokrat," ia menambahkan.

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merobohkan bangunan proyek Wisma Atlet Hambalang yang mangkrak.

Halaman
1234
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved