Politisi PDIP Sebut Big Data yang Diklaim Luhut Pandjaitan Bukan Orang, Tapi Biota Laut

TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan, mendapat kritikan pedas dari politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu.

Kritikan tersebut terkait masalah big data yang diklaim dimiliki oleh Luhut Binsar Pandjaitan megenai penundaan Pemilu 2024.

Menurut Masinton Pasaribu, ia tak yakin jika Luhut memiliki big data 110 juta warga yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.

Dikatakan Masinton, Big Data itu seolah-olah dijadikan pembenaran untuk mendukung wacana Penundaan Pemilu dan memperpanjanga masa jabat presiden.

Padahal menurutnya hal itu sangatlah keliru.

Hal itu disampaikan Masinton saat diwawancarai khusus oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra, Kamis (14/4/2022).

"Seakan-akan yang diklaim sebagai Big Data itu untuk memperkuat argumentasi penambahan jabatan presiden untuk menjadi tida periode, digunakan Big data itu sebagai alat untuk melakukan pembenaran terhadap amandemen tiga periode jabatan presiden itu tadi. Itu kan keliru," kata Masinton.

Lantas, hal itu pun menjadi tanda tanya karena yang mengusulkan penundaan pemilu dilontarkan dari seorang Menko Maritim dan Investasi.

Masinton juga mengungkapkan obrolannya dengan rekan sesama aktivis soal ketidakyakinannya soal Big Data itu.

Dalam percakapannya itu, yang dimaksud 110 juta Big Data itu adalah biota laut, karena latar belakang Luhut yang merupakan menteri kemaritiman.

"Mohon maaf kan beliau bidangnya kemaritiman dan investasi, bukan soal politik tadi, terus teman saya ini aktivis dulu, kita suka ngobrol-ngobrol, dia tanya ke saya 'lu yakin itu kalau sesuai bidangnya itu data orang?' loh apa memang? 'ya kalau dia bidangnya kemaritiman kan jangan-jangan big datanya itu biota laut, ada tenggiri, ada terumbu karang, ada ikan tongkol, dan lain-lainnya, ada plankton, total mungkin bisa 110 juta'. Jadi bukan orang," ujar Masinton.

Lebih lanjut, Masinton pun mendorong agar Luhut membuka Big Data warga yang mendukung penundaan pemilu. Sebab, saat ini adalah eranya transparansi.

"Maka kemudian oke kalau big data itu ada, buka saja, meskipun itu data pribadi ya ini kan era transparansi," kata Masinton.

"Apalagi ini yang menyampaikan pejabat pemerintahan, dia memiliki konsekuensi dan ditagih oleh pemerintah meskipun itu data pribadi. Beda kalau umpama, data pribadi orang dipinggir jalan, ngobrol di pinggir jalan, nah terus buka dong, ya apa haklu, boleh itu," tandasnya.(*)