Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Tolak Jokowi 3 Periode

Elite Golkar Tegaskan Wajar Mahasiswa Demo: Presiden 3 Periode Tidak Sejalan dengan Reformasi

Mereka menggelar demonstrasi di beberapa titik dalam satu pekan belakangan ini hingga Jumat (8/4/2022).

Penulis: Ari Maryadi | Editor: Saldy Irawan
(Foto Kompas/Garry Andrew Lotulung)
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto didampingi Nurdin Halid 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar HAM Nurdin Halid menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa.

Demonstrasi itu dilakukan oleh mahasiswa Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia (UMI), Universitas Bosowa, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Mereka menggelar demonstrasi di beberapa titik dalam satu pekan belakangan ini hingga Jumat (8/4/2022).

Nurdin menilai wajar jika mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran karena ancaman terhadap reformasi 1998.

"Setelah mencermati tuntutan mahasiswa, maka wajar kalau mereka melakukan demo untuk menyampaikan asprirasi tersebut karena adanya wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden," kata Nurdin Halid saat dihubungi Sabtu (9/4/2022).

Ketua Umum IKA UNM itu menilai perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode tidak sejalan dengan tuntutan reformasi 1998. Sehingga wajar mahasiswa menuntut.

Ditambah lagi kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pertamax serta kelangkaan 9 bahan pokok sangat memberatkan kehidupan masyarakat.

Nurdin Halid mengatakan, menunda pemilu berarti mengingkari demokrasi yang jadi pilihan para pendiri Bangsa dalam Konstitusi UUD 1945 dan diteguhkan melalui Reformasi ‘berdarah’ 1998. 

“Sistem demokrasi memang tidak sempurna. Namun, itulah sistem terbaik yang ada di dunia saat ini. Karena itu, kita tidak usah merusak sistem yang sudah semakin membaik ini. Kemajuan yang kita alami dalam 24 tahun era reformasi adalah buah dari demokrasi yang ditandai dengan siklus Pileg, Pilpres, dan Pilkada lima tahunan,” kata Nurdin Halid.

Nurdin mengajak segenap elemen Bangsa bersatu menyukseskan dwi target pemilu 2024, yaitu sukses penyelenggaraan dan sukses memilih penerus kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

“Tidak ada alasan fundamental yang konstitusional untuk menunda Pemilu. Juga tidak ada masalah force major seperti bencana alam, kerusuhan, atau gangguan keamanan sebagaimana tertuang dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu tidak bisa ditunda dengan alasan demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pasca pandemi,” ujar Nurdin Halid.

Nurdin Halid menyampaikan fundamentalnya pelaksanaan demokrasi berpegang teguh pada Konstitusi UUD 1945 maupun UU Pemilu dan Peraturan KPU sebagai produk turunannya. 

Aturan main yang ditetapkan dalam Konstitusi sangat jelas bahwah Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pilkada dilakukan sekali dalam lima tahun.

Nurdin menyebut data empirik tentang keberhasilan bangsa Indonesia menggelar Pemilu selama era Reformasi, termasuk Pileg dan Pilpres serentak tahun 2019 serta Pilkada serentak tahun 2018 dan 2020.

“Pemilu serentak Pileg dan Pilpres pertama kali tahun 2019 berjalan baik-baik saja. Meski ada pembelahan di masyarakat, namun semua terkendali. Kita juga sudah teruji menggelar dua kali pilkada serentak. Bahkan, kita sukses melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19,” katanya Nurdin.

Nurdin tidak sependapat dengan kekhawatiran terhadap freeze (pembekuan) ekonomi dan ketidakpastian kondisi ekonomi pasca Pemilu. 

Nurdin menilai, pemilu serentak Februari yang diikuti Pilkada serentak Novermber 2024 justru akan menghidupkan perekonomian nasional. 

Pesta demokrasi terbesar tahun 2024 akan menyertakan sekitar 50 ribu calon anggota DPRD di 514 kabupaten/kota, DPRD di 34 propinsi, DPR pusat, dan DPD.

Ia menambahkan, pagelaran Pilkada serentak 2024 juga akan menggerakkan perekonminan daerah untuk memilih pasangan gubernur-wakil gubernur di 34 propinsi dan pasangan bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota di 514 kabupaten/kota.

Nurdin Halid memperkirakan, perputaran uang saat Pemilu dan Pilkada serentak 2024 mencapai sekitar Rp 200 triliun. 

Dana APBN saja untuk biaya pnyelenggaaan Pimilu dan Pilkada serentak 2024 mencapai Rp 102 triliun, yaitu Rp 76 triliun untuk Pileg dan Pilpres serta Rp 26 triliun untuk Pilkada.

Caleg DPR RI dan DPD yang akan berkontestasi pada Pileg sekitar 10.000 orang. Caleg DPRD I dan DPRD II berjumlah sekitar 30.000 orang. 

Cagub-cawagub, cabub-cawabup, dan cawalkot sekitar 3.500 orang. Itu di luar tim sukses masing-masing calon. 

Artinya, aktivitas belanja barang dan jasa para calon wakil rakyat, calon presiden, dan calon DPD akan sangat besar.

"Hal itu akan menghidupkan kegiatan produksi, distrubusi, dan konsumsi masyarakat seperti sembako, hand saniter, masker, kaos, poster, baliho, belanja iklan. UMKM-UMKM akan hidup, baik terkait manufaktur, kuliner, transportasi, dan lain-lain,” ujar Nurdin Halid.

Jadi, menurut Nurdin, perekonomian nasional maupun para investor tidak banyak terpengaruh oleh faktor dometik, seperti Pemilu dan Pilkada. 

Sebaliknya, ia melihat perekonomian nasional dan sikap investor akan sangat dipengaruhi dinamika ekonomi dan geopolitik global.

Investor, kata Nurdin, memang menunggu pemimpin baru hasil Pemilu dan Pilkada, tetapi bisnis akan tetap berjalan seperti biasa karena investor juga tidak mau bisnisnya terhenti. 

“Ketimbang Pemilu dan Pilkada, investor justru lebih khawatir dengan Invasi Rusia ke Ukraina dan perang dagang AS versus China. Ditambah lagi dinamika ekonomi global akibat transisi ekonomi digital dan ekonomi fosil ke energi terbarukan. Hal-hal itu justru yang mengkuatirkan karena menimbulkan ketidakpastian global,” ujar Nurdin Halid.(*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved