Jokowi 3 Periode

Partai Gelora dan PKS Sinjai Tolak Jokowi 3 Periode

Pengurus Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan menolak Jokowi 3 Periode.

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Sukmawati Ibrahim
Gelora Sinjai
Pengurus Partai Gelora Sinjai usai gelar rapat koordinasi di sekretariat partai setempat di Jl Sultan Isma, Sinjai. 

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA - Pengurus Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan menolak Jokowi 3 Periode.

Ketua Partai Gelora Sinjai, Muhajir mengatakan, tidak ada alasan rakyat Indonesia termasuk di Sinjai untuk tidak menggelar Pemilu pada tahun 2024 mendatang.

"Sebenarnya tidak ada alasan bagi kami di Partai Gelora untuk bahas soal isu penundaan pemilu. Karena tidak ada alasan yang serius untuk menundanya," katanya kepada TribunSinjai.Com, Senin (4/4/2022).

Menurutnya, masa jabatan tiga priode dan atau diperpanjang belum ada konstitusinya.

Terpisah Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sinjai, Juliharto mengatakan partainya tetap komitmen masa jabatan presiden dua priode.

Wacana presiden tiga periode secara tegas saat rapat koordinasi pimpinan pada Maret 2022 di Hotel Max One oleh Pengurus DPP PKS tetap komitmen dan patuh pada konstitusi dan UUD 1945.

Dalam undang-undang tersebut mengatur pembatasan masa jabatan presiden dua periode.

"Jadi PKS tetap berkomitmen dan patuh pada konsitusi dan UUD 1945 yang berlaku terkait masa jabatan presiden," kata Juliharto

Sementara tiga partai politik terus menggaungkan penundaan pemilu 2024.

Ialah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar menginginkan agar Joko Widodo tiga periode menjadi presiden.

Namun ini bertentangan dengan keinginan para konstituen atau pemilih dari tiga partai di Makassar.

Mereka mayoritas menolak penundaan pemilu sekaligus perpanjangan masa jabatan Jokowi.

Hasil survey dari Campaign Research Consulting (CRC), 100 persen pemilih PKB tak setuju dengan wacana tersebut.

Kemudian disusul partai Golkar 88 persen dan pemilih PAN 71,4 persen tak setuju.

"Menariknya mereka yang menolak, ternyata dari konstituen dari partai yang mendukung wacana penundaan pemilu," ucap Direktur Eksekutif CRC, Imam Soeyoeti.

Ia menambahkan, hal ini harus menjadi perhatian, aspirasi para konstituen harus dipertimbangkan dengan baik. (*)

 

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved