KPK: Survei Penilaian Integritas Luwu Utara Tertinggi di Sulsel
Dimana kegiatan itu dihadiri Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani bersama Sekda, Armiady dan Inspektur Inspektorat, Muhtar Jaya.
Penulis: Chalik Mawardi | Editor: Saldy Irawan
lihat foto
TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Kabupaten Luwu Utara menjadi kabupaten dengan Survei Penilaian Integritas (SPI) tertinggi di Sulawesi Selatan.
Hal itu berdasarkan data yang dipaparkan Direktorat Korsup Wilayah IV, Niken Ariati pada rakor pencegahan korupsi terintegrasi di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, belum lama ini.
Dimana kegiatan itu dihadiri Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani bersama Sekda, Armiady dan Inspektur Inspektorat, Muhtar Jaya.
"Bobot perhitungan SPI ini melibatkan responden internal, eksternal, eksper, dan faktor koreksi," beber Niken dalam rilis Humas Pemkab Luwu Utara, Sabtu (2/4/2022).
Responden internal mencakup perdagangan pengaruh, pengelolaan PBJ, pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM.
Integritas dalam pelaksanaan tugas, sosialisasi anti korupsi, dan transparansi yang melibatkan pegawai yang bekerja minimal 1 tahun.
Adapun responden eksternal melibatkan pengguna layanan 1 tahun terakhir.
Meliputi upaya pencegahan korupsi, tranparansi dan keadilan layanan, dan integritas pegawai.
Sementara responden eksper melibatkan BPKP, BPK, Ombudsman, Tokoh Masyarakat, DPRD, LSM, Akademisi, K/L yang pernah berhubungan dengan objek survei 1 tahun terakhir.
"Sedangkan faktor koreksi merupakan pengaduan masyarakat yang terverifikasi, SPDP online, dan insidens TPK," terang Niken.
Khusus untuk nilai SPI Sulsel, Niken menyebut Luwu Utara berada di peringkat pertama dengan skor SPI 12,79.
Disusul Sinjai 12,43 dan Pinrang 10,32.
"Kabupaten Luwu Utara juga masuk kategori MCP tinggi dalam artian pemerintah daerah yang memiliki maturitas pengelolaan pemerintah daerah yang relatif baik di Sulsel untuk terus ditingkatkan sehingga dapat menjaga momentum perbaikan," tegasnya.
Sementara itu Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata yang juga hadir pada rakor tersebut meminta agar pemerintah daerah mendukung tindak lanjut rencana aksi dan poin-poin Monitoring Centre of Prevention (MCP) tahun 2020.
Dan hasil Survei Penilaian Integritas yahun 2021 sebagai bentuk komitmen kepala daerah.
Diketahui pada rakor tersebut juga dirangkaikan dengan lengukuhan Rizal Suhaili sebagai Kepala BPKP Perwakilan Sulsel.(*)
