Dua ASN Enrekang Tersangka Calo CPNS, Muslimin Bando: Ini Menyedihkan

TRIBUNENREKANG.COM,ENREKANG - Dua ASN dan satu honorer Pemkab Enrekang ditetapkan tersangka calo CPNS 2021, Kamis (24/3/2022). 

Ketiga tersangka yakni Erfan, Samsul, dan Rahman.

Saat ini sudah dijebloskan ke penjara dan terancam hukuman enam tahun penjara.

Bupati Enrekang, Muslimin Bando sangat menyayangkan kejadian tersebut. 

Menurutnya, kejadian itu mencoreng citra Pemerintah Daerah Enrekang.

"Sama sekali di luar dugaan kami. Ini tentu menyedihkan, apalagi pelaku adalah ASN," ungkapnya.

Muslimin Bando pun meminta maaf kepada seluruh masyarakat Enrekang atas kejadian itu. 

Dirinya meminta agar masyarakat tetap tenang dan mendukung proses hukum yang berlaku.

"Pemkab sama sekali tidak akan melindungi oknum ASN yang melakukan tindakan pelanggaran hukum," ujarnya.

"Kami mendukung Polres Enrekang menelusuri sindikat ini," tandasnya.

Pada kasus itu, terdapat lima CPNS yang memakai jasa calo tersebut. 

Kelima CPNS tersebut dipastikan didiskualifikasi oleh pihak BKN.

Kasus ini juga, Polisi masih memburu satu orang sindikat calo CPNS.

Diketahui, tersangka Erfan adalah ASN di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Enrekang.

Samsul Kasubag Publikasi Dokumentasi di Setda Enrekang.

Kemudian Rahman honorer yang baru terangkat P3K di SMP Negeri 1 Enrekang.

Tiga pelaku memiliki peran berbeda, Erfan dan Rahman berperan sebagai operator atau hacker.

Keduanya mengoperasikan hasil tes dari jarak jauh.

Sementara Samsul yang memposisikan CPNS duduk sesuai komputer yang telah dipasangi alat.

Sekretaris panitia CPNS 2021, Budiman S Fatah mengutarakan, tiga pelaku itu bukan merupakan panitia CPNS 2021.

Bukan juga pegawai dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Enrekang.

Pelaku Samsul kata dia, memiliki akses masuk di ruang ujian CPNS dikarenakan untuk kepentingan dokumentasi. 

Pasalnya, saat itu jabatannya sebagai Kasubag Publikasi Dokumentasi di Setda.

"Kami kira pelaku ini hanya untuk kepentingan dokumentasi, karena memang jabatannya kemarin di Setda," bebernya.

Menurut Budiman, dari hasil pemeriksan Badan Kepegawaian Negara (BKN), dari 70 komputer ada beberapa yang ditanami aplikasi kontrol jarak jauh.

"BKN sebenarnya kecolongan juga. Karena kabarnya aplikasi itu ditanam sebelum sterilisasi komputer,"

"Nah, setelah sterilisasi BKN sama sekali tidak mendapati aplikasi kontrol itu," ucapnya.

Laporan Kontributor : TribunEnrekang.Com,@b_u_u_r_y