Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

RT RW Makassar

Ternyata Ini Alasan Danny Pomanto Tunjuk Pj RT/RW Diam-diam

Menurut Danny, RT/RW tidak boleh berseberangan dengan Pemkot Makassar. Itu bisa berpotensi memecah masyarakat.

Penulis: Siti Aminah | Editor: Waode Nurmin
Tribun-Timur.com/Siti Aminah
Perwakilan RT/RW bertemu dengan perwakilan Pemkot terkait kisruh RT/RW. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Danny Pomanto merespon terkait penolakan dari mantan Ketua RT/RW

Danny menilai, beberapa orang dari mereka merupakan pengurus partai.

Padahal dari regulasi yang ada, Ketua RT/RW yang menjabat bukan merupakan pengurus atau terdaftar di keanggotaan partai politik.

"Semua yang protes ini pengurus partai padahal perwali coba liat tidak boleh pengurus partai," ucapnya di kediamannya, Jl Amirullah, Selasa (22/3/2022).

Danny menegaskan, RT/RW harusnya tidak dibawah ke ranah politik.

Itu bisa berpotensi memecah masyarakat.

Menurut Danny, RT/RW tidak boleh berseberangan dengan Pemkot Makassar.

Baginya, tidak masalah jika para mantan ketua RT/RW ini menyampaikan aspirasinya.

Sebelumnya diberitakan, ratusan eks Ketua RT/RW di kota Makassar melakukan aksi damai di depan Kantor Balai Kota Makassar, Jl Ahmad Yani, Senin (21/3/2022).

Koordinator aksi, Anchy mengatakan, Pemerintah Kota Makasar telah melakukan kegaduhan di tengah masyarakat.

Pj RT RW ditunjuk secara tiba-tiba tanpa sepengatahuan masyarakat dan RT/RW yang masih menjabat saat itu.

"Ini sudah lama kami sampaikan, tapi belum ada respon dari Wali Kota Makassar Danny Pomanto," katanya.

Karena itu, aksi ini dilakukan untuk memperjelas kapan pelaksanaan Pemilu Raya RT/RW.

Apalagi, Wali Kota Danny sejauh ini tidak pernah memperjelas jadwal dan waktu pelaksanaan pemilihan.

"Ini yang mau kita perjelas, kapan jadwalnya, artinya sampai kapanpun ini Pj bisa menjabat karena belum ada kepastian," tegasnya.

Disamping itu, mereka juga mempertanyakan urgensi penunjukan Pj RT/RW.

Menurutnya, jika memang masa ketua RT/RW yang lama telah habis harusnya Pemilu Raya juga sudah bisa dilangsungkan.

"Ini sengaja memang dibuat gaduh, kenapa harus Perwali Pj yang didahulukan sementara pemilihan RT/RW jauh lebih mendesak," ujarnya (*)

 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved