Terkait Penelitiannya, Prof SYL: Tata Pemerintahan Perlu Dikawinkan dengan Kearifan Lokal

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Universitas Hasanuddin telah resmi memberi gelar Professor Kehormatan kepada Dr H Syahrul Yasin Limpo SH MSi MH dalam bidang Hukum Tata Negara dan Kepemerintahan di Ruang Senat Akademik, Universitas Hasanuddin, Kamis (17/3/2022) Pagi

Pengangkatan ini ditandai dengan pembacaan orasi ilmiah berjudul "Hibridasi Hukum Tata Negara Positivistik Dengan Kearifan Lokal dalam Mengurai Kompleksitas Kepemerintahan".

Prosesi pengangkatan dihadiri oleh Rektor Unhas, Senat Akademik, Dewan Professor, dan Ketua IKA Unhas.

Serta para tamu undangan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), pejabat Kementerian dan Lembaga Negara, serta keluarga besar SYL.

Rektor Unhas Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu dengan raut bahagia menyampaikan kapasitas Prof Syahrul menjabat sebagai Guru Besar Kehormatan.

"SYL telah berkontribusi besar dalam pemerintahan. Orasi ilmiah ini merupakan hasil pemikiran yang menjadi bukti kedekatan SYL dengan masyarakat selama berkiprah dalam dunia politik dan pemerintahan,"

Selain itu, Prof Dwia juga menjelaskan proses panjang yang dilalui Syahrul hingga diangkat sebagai profesor kehormatan Unhas.

“Kami sudah mengusulkan sejak tahun 2017 dan baru terealisasi. SYL kita tahu mempunyai pengalaman yang luas," ucap Prof Dwia.

"Hasil pemikiran beliau merupakan persilangan akademik dengan pengalaman dalam dunia birokrasi. Karir dimulai dari bawah hingga berada pada posisi saat ini. Tidak banyak tokoh Indonesia seperti beliau," sambungnya.

Dalam orasi ilmiahnya, Prof Dr Syahrul Yasin Limpo menjelaskan tentang hibridisasi hukum tata negara positivistik dengan kearifan lokal sudah lama dikenal.

Fenomena ini telah ditemui sejak dirinya menjadi Lurah hingga Menteri

SYL mengakui telah akrab dengan kearifan lokal dari berbagai pesan nenek moyang.

"Tata pemerintahan yang berbasis pada hukum tata negara dan aturan administrasi yang rigid justru perlu dikawinkan dengan kearifan lokal," ucap Gubernur Sulsel periode 2008-2013 dan 2013-2018 ini

"Ini menjadi penting agar memiliki spirit partisipatif yang dapat mendorong peran aktif masyarakat," sambungnya

Berdasarkan pengalaman berinteraksi dengan budaya lokal Bugis-Makassar, SYL mengingatkan sistem hukum Indonesia untuk mempertimbangkan basis budaya dan aspek sosiologis dalam teorisasi hukum.