Anggaran BTT Pemkab Barru 2022 Rp 24,1 Miliar, DPRD Pertanyakan Juknis & Mekanisme Penggunaannya

penggunaan dana BTT antara lain diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) Barru nomor 40 tahun 2019

Penulis: Darullah | Editor: Waode Nurmin
TribunBarru.com/Darullah
DPRD Barru gelar RDP terkait penggunaan dana BTT di ruang Paripurna DPRD Barru, Rabu (16/3/2022). 

TRIBUNBARRU.COM, BARRU - DPRD Barru gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

Rapat tersebut berlangsung di ruang Paripurna DPRD Barru, Jl Sultan Hasanuddin, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Rabu (16/3/2022).

Hadir dalam RDP tersebut, Plt Kepala Bappeda Umar, Sekdis Dinkes M Sukri, Sekdis Dinas PUPR A Ratnawati dan anggota DPRD gabungan komisi.

Ketua DPRD Barru, Lukman T menegaskan bahwasanya ada beberapa dampak bencana yang terjadi belakangan ini seperti banjir, kerusakan jalan, dan jembatan ambruk yang mengakibatkan kerugian materil.

"Apakah kerusakan akibat bencana alam seperti kerusahakan jalan, banjir, dan jembatan rusak ini dapat dikategorikan darurat bencana dan dapat dibantu melalui pos anggaran BTT," kata Ketua DPRD Barru.

"Terkait hal ini harus kita perjelas bagaimana juknisnya untuk memperbaiki infrastruktur dan membantu masyarakat pasca terjadinya bencana," ujarnya.

Sementata salah satu anggota DPRD Barru, Rusdi Cara dari partai Golkar mempertanyakan dasar hukum dan mekanisme penggunaan dana BTT tersebut.

"Apa kah ada yang di SK kan untuk menangani infrastruktur yang rusak akibat bencana," ujarnya.

"Kalau memang penanganan hal itu boleh dilaksanakan, kenapa tidak dilaksnakan," tandasnya.

"Kalau ternyata tidak boleh menggunakan BTT apa alasannya dan bagaimana standarnya sehingga hal itu tdak bisa dilakukan," paparnya.

Pihaknya berharap dana BTT dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meringankan beban masyarakat terkait dampak bencana.

Diketahui dana BTT Barru dalam APBD 2022 sebesar Rp 24,1 Milyar lebih.

Sementara Plt Kepala Bappeda Barru, Umar mengatakan mekanisme penggunaan dana BTT antara lain diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) Barru nomor 40 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Barru.

"Dalam Perbup tersebut, BTT diperuntukkan pada kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya," jelasnya.

"Termasuk keadaan darurat dan mendesak, dimana status kedaruratan diputuskan melalui Surat Keputusan Bupati," ujarnya.

Laporan jurnalis TribunBarru.com/Darullah

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved