Mafia Tanah di Dunia Pendidikan

Sekolah dalam Bidikan Mafia Tanah, 145 SD dan SMP Tak Bersertifikat di Makassar

Mafia tanah merajalela di Kota Makassar. Tak hanya merampas lahan masyarakat. Aset pemerintah belum bersertifikat pun mereka bidik.

Penulis: Siti Aminah | Editor: Sudirman
SITI AMINAH/TRIBUN TIMUR
Kepala Dinas Pertanahan Makassar, Akhmad Namsum. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR  - Mafia tanah merajalela di Kota Makassar. Tak hanya merampas lahan masyarakat. Aset pemerintah belum bersertifikat pun mereka bidik.

Setidaknya, 145 lahan Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Makassar belum bersertifikat.

Jika dirupiahkan, tanah yang di atasnya berdiri 145 SD dan SMP Negeri itu, senilai sekitar Rp 320 miliar.

Baca juga: 145 Sekolah Tak Bersertifikat di Makassar, Apa Dilakukan Kadis Pendidikan Lawan Mafia Tanah?

Baca juga: Jaga Aset Daerah dari Mafia Tanah, Rudianto Lallo Desak Pemkot Makassar Gandeng BPN dan APH

Bukan hanya sekolah. Mafia juga membidik tanah yang telah dibanguni jalanan, perkantoran, dan layanan kesehatan pemerintah.

Komplotan mafia mengklaim punya hak atas lahan yang di atasnya berdiri bangunan pemerintah.

Kepala Dinas Pertanahan Makassar, Akhmad Namsum, mengatakan saat ini lahan yang di atasnya berdiri belasan sekolah diklaim oleh oknum.

Beberapa diantaranya sedang berproses di pengadilan.

Sidang gugatan lahan sekolah yang sementara berproses di pengadilan, antara lain SD Negeri Paccerakkang, SMP Negeri 24 Makassar.

SD Inpres Pajjaiang, SD Inpres Sudiang , SD Negeri Pajjaiang, SD Inpres Mariso I, II, III, SDN Laikang, SD Negeri Paccerakkang, dan SMP Negeri 23 Makassar.

Tanah Warisan

Menurut Akhmad Namsum, permainan mafia tanah sudah diperankan sejak puluhan tahun lalu.

Maraknya aksi gugatan aset pemerintah dilakukan kelompok tertentu atau mafia demi meraup keuntungan.

Modusnya, membujuk ahli waris tanah untuk melakukan gugatan.

Padahal, tanah itu telah dihibahkan oleh orangtua atau kakek dari ahli waris kepada pemerintah untuk dibanguni fasilitas sosial.

"Kan, dahulu banyak yang menghibahkan lahannya maupun bangunannya untuk pembangunan. Sekolah, contohnya. Ada kesepakatan dengan pemerintah, misalnya keluarganya dijadikan bujang sekolah, bermacam-macam lah," jelasnya, Kamis (3/3/22).

"Ternyata di kemudian hari, setelah berjalan sekitar 30-40 tahun, cucu dari pemilik tanah menuntut. Nah solusinya gimana? Ini kan karena hanya dicatat oleh bidang aset. Tidak membuatkan sertifikatnya," sambungnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved