SPPT 2021

1.558 Lembar SPPT 2021 di Kabupaten Pinrang Batal Cetak, Kok Bisa?

Sepanjang tahun 2021, terdapat sekitar 1.558 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) batal dicetak.

Penulis: Nining Angraeni | Editor: Sukmawati Ibrahim
NINING ANGREANI/ TRIBUN TIMUR
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Agurhan Madjid, dalam penyerahan SPPT di Aula Kantor Bupati Pinrang, Senin (14/3/2022). 

TRIBUNPINRANG.COM, PINRANG -  Sepanjang tahun 2021, terdapat sekitar 1.558 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) batal dicetak.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Agurhan Madjid, dalam penyerahan SPPT di Aula Kantor Bupati Pinrang, Senin (14/3/2022).

Ia mengatakan, ini merupakan hasil identifikasi pihak kecamatan sampai ke tingkat kelurahan dan desa terhadap objek pajak bermasalah yang berada di daerah masing-masing.

"Dengan adanya pembatalan pencetakan ini, piutang Pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap PBB P-2 berkurang sebanyak 44 juta di tahun 2021," ucapnya.

Agurhan meminta pemerintah kecamatan kembali melakukan identifikasi objek pajak yang bermasalah.

"Sehingga tahun 2022 Jumlah piutang dapat berkurang dan dapat memaksimalkan capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB P2 ini," bebernya.

Sementara itu, Bupati Pinrang Irwan Hamid mengungkapkan apresiasi  besar kepada pemerintah kecamatan hingga tingkat kelurahan dan desa yang senantiasa berusaha meningkatkan PAD dari sektor PBB P2 ini.

Ia menginstruksikan untuk menambah nilai insentif bagi para penagih di tahun 2022 ini.

“Ini sebagai bentuk apresiasi dan sekaligus sebagai penambah semangat untuk peningkatan PAD dari sektor ini," katanya.

Bupati Irwan mengungkapkan, tahun 2022, SPPT diserahkan ke Pemerintah kecamatan sebanyak 268 ribu lembar lebih.

"Jika diakumulasikan maka potensi PAD dari sektor PBB P2 ini adalah sekitar Rp9 miliar," ucapnya.

Target ini, kata Irwan, mengalami kenaikan sekitar 246 juta dari tahun 2021.

Ia meminta pihak Pemerintah Kecamatan sampai pada tingkat Kelurahan dan Desa untuk lebih giat dalam melakukan penagihan.

"Termasuk penagihan piutang PBB P2 yang nilainya mencapai 12 miliar lebih yang merupakan tunggakan sejak tahun 2009 sampai pada tahun 2021," tuturnya.

Irwan juga mengingatkan camat, lurah dan kepala desa untuk mengidentifikasi objek pajak bermasalah.

Baik itu terjadi kesalahan data dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sehingga dapat mengurangi piutang PBB P2 ini.

“Saya harap segera dilaporkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk disesuaikan agar mengurangi nilai piutang. Agar capaian target bisa lebih maksimal,” tuturnya. (*)

Laporan jurnalis Tribunpinrang.com, Nining Angreani.

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved