Briptu Christy

Keberadaan Briptu Christy Polwan di Manado Terendus, Diduga di Daerah Bakal Didatangi Jokowi

Sudah 2 bulan lebih Briptu Christy (25) atau bernama lengkap Briptu Christy Triwahyuni Cantika Sugiarto hilang.

Editor: Edi Sumardi
DOK PRIBADI
Briptu Christy Triwahyuni Cantika Sugiarto, polisi wanita asal Manado yang hilang. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Sudah 2 bulan lebih Briptu Christy (25) atau bernama lengkap Briptu Christy Triwahyuni Cantika Sugiarto hilang.

Polwan yang bertugas sebagai Bintara Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Polresta Manado itu tak diketahui keberadaannya dan meninggalkan tugas sejak 15 November 2021 lalu, sebulan sebelum hari ulang tahunnya ke-25.

Kini, perempuan kelahiran 26 Desember 1996 itu pun masuk dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO sebab sudah 30 hari berturut-turut meninggalkan tugas tanpa izin.

Polresta Manado telah menerbitkan surat DPO tertanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto P Sirait.

Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan bahwa Briptu Christy terkonfirmasi desersi atau kabur dari tugas.

"Faktanya yang bersangkutan itu desersi," kata Kombes Pol Jules Abraham Abast, Sabtu (5/2/2022).

5 Fakta Sosok Briptu Christy, Bukan Wanita di Video Panas Berdurasi 1 Menit 56 Detik yang Viral

Sebelum menghilang, viral video yang dikait-kaitkan dengan Briptu Christy.

Polda Sulut ( Sulawesi Utara) kini telah membentuk Tim Gabungan dari Propam yang akan melakukan pencarian keberadaan yang bersangkutan.

Informasi terakhir, diduga yang bersangkutan berada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Kota Kendari merupakan daerah yang akan didatangi Presiden RI, Jokowi pada Rabu (9/2/2022), untuk menghadiri peringatan Hari Pers Nasional.

"Namun kalaupun yang bersangkutan tidak kembali ke kesatuan, baik saat dicari maupun tidak dicari oleh Tim Gabungan Propam, tetap yang bersangkutan dapat dilakukan sidang secara inabsentia dan dapat dijatuhkan putusan sidang sampai kepada hukuman PTDH (Pemberhentian Tidak dengan Hormat) dari dinas kepolisian," kata Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), disiplin, dan/atau tindak pidana.

Pada Pasal 21 dalam peraturan yang sama, jenis-jenis pelanggaran KEPP yang dapat mengakibatkan anggota diberikan surat rekomendasi PTDH sudah diperinci, yaitu:

1. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri.

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved