Dianggap Berprestasi, Gubernur Sumatera Barat Belajar Penanganan Kemiskinan ke Ganjar Pranowo

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat belajar percepatan pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.

Rombongan dipimpin langsung Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.

“Kedatangan kami ke Jawa Tengah menemui Pak Ganjar karena melihat banyak prestasi yang telah diukir Jateng dalam berbagai hal,” kata Mahyeldi, saat ditemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gradhika Bhakti, Kamis (27/1/2022) pukul 11.00.

“Kami datang ke sini untuk belajar, salah satunya terkait penanganan kemiskinan,” kata Mahyeldi.

Pada kesempatan itu, Ganjar Tak hanya sendiri. Ganjar juga mengajak sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemprov Jateng untuk menjelaskan berbagai persoalan teknis di lapangan.

Menurut Mahyeldi, angka kemiskinan di Sumbar meningkat tajam saat pandemi melanda, sehingga diperlukan langkah cepat untuk mengatasinya. 

Ia melihat Jawa Tengah telah melakukan tindakan-tindakan cepat untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan.

“Di Jateng ini, Pak Ganjar sudah melakukan banyak hal, memberdayakan BUMN melalui CSR nya, Baznas, menggerakkan OPD untuk bersama-sama mengatasi kemiskinan. Ini tentu pengalaman baru bagi kami yang bisa diterapkan di Sumbar,” kata Mahyeldi.

Ia sangat yakin, Sumbar tidak salah datang ke Jateng untuk belajar, karena banyak prestasi yang telah didapatkan Jateng, khususnya terkait penanggulangan kemiskinan. 

“Keberhasilan Pak Ganjar menjadi cerminan kami untuk membangun Sumbar menjadi lebih baik lagi. Apalagi beliau ini kan sudah senior, sudah periode kedua jadi gubernur. Saya kan baru setahun, jadi harus banyak belajar,” katanya.

Sementara Ganjar mengatakan bahwa persoalan kemiskinan memang menjadi momok setiap kepala daerah selama pandemi. 

Di Jateng saja, katanya, angka kemiskinan naik tajam periode September 2019.

“Pak Wapres beberapa waktu lalu datang ke Jateng dan meminta kita menyelesaikan kemiskinan ekstrem hanya dalam waktu tiga bulan,” ujar Ganjar.

Menurutnya, ada lima kabupaten yang menjadi pilot project, dan dari pusat hanya diberi top up sebesar Rp300 ribu. 

“Saya katakan, itu kurang, karena rumahnya harus layak, ada fasilitas air bersih, listrik dan lain yang harus dipenuhi sebagai pemenuhan indikator,” jelasnya.