Headline Tribun Timur

Penuhi Kriteria Kepala Otorita IKN Diinginkan Jokowi, Danny Pomanto Siap Pimpin Ibu Kota Negara

Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Editor: Sudirman
TRIBUN-TIMUR.COM/ANDI MUHAMMAD IKHSAN WR
Wali Kota Makassar Danny Pomanto 

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Untuk persiapan pemindahan ibu kota negara (IKN), Presiden akan menunjuk Kepala Otorita IKN.

Aturan tentang Kepala Pemerintahan atau Kepala Otoritas IKN tertuang dalam Rancangan Undang-Undang  (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) yang disahkan pada 18 Januari 2022.

Baca juga: Pengamat: Sudah Tepat Jika Jokowi Perhitungkan Danny Pomanto Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara

Baca juga: Tengok Kemegahan Desain Istana Negara yang Akan Dibangun di Kalimantan Timur, Tantowi: Kami Bangga

Presiden RI, Joko Widodo, memiliki waktu dua bulan untuk menunjuk Kepala Otorita IKN.

Pakar Politik Universitas Hasanuddin, Andi Lukman Irwan, menilai Danny Pomanto salah satu figur yang memiliki prestasi dan punya ide cukup brilian untuk mengkreasi sebuah kota menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

Badan Otorita IKN diatur dalam draf RUU IKN. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (8) draf RUU IKN, dijelaskan keberadaan lembaga pemerintah setingkat kementerian diberi nama Otorita IKN.

Otorita IKN akan menjadi penyelenggara Pemerintahan Khusus IKN dalam mengurus proses pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru.

“Pemerintahan khusus IKN dipimpin oleh Kepala Otorita IKN dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden." Demikian bunyi Pasal 9 ayat (1) draf RUU IKN.

Selanjutnya, Pasal 9 ayat (2) berbunyi, pelantikan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Presiden.

Masa jabatan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita diatur dalam Pasal 10 ayat (1), yaitu 5 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

Penunjukan Kepala Otorita di IKN dapat dilakukan tanpa berkonsultasi dulu dengan DPR RI.

Nama Kandidat

Pada Maret 2020 lalu, Jokowi sempat menyebut empat nama kandidat Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

Yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro, dan Direktur Utama PT Wijaya Karya, Tumiyana

Halaman
123
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved