Akademisi Asal Makassar Tolak Nusantara Jadi Nama Ibu Kota Negara, Isradi Zainal: Kebiri Demokrasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Hasanuddin, Maperwa Unhas, Dr Isradi zainal ST MT SH MH MM DESS IPU ASEAN Eng, menyayangkan sikap pemerintah yang tetiba menetapkan Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara (IKN).

Menurut Rektor Universitas Balikpapan, Rektor Uniba, itu, penetapan nama Nusantara sebagai Ibu Kota Negara (IKN) telah mengebiri demokrasi.

"Penetapan nama Nusantara untuk nama Ibu Kota Negara (IKN) baru kita itu telah mengebiri demokrasi," tegas Isradi Zainal, Selasa, 18 Januari 2022.

Akhir pekan lalu, Isradi Zainal ke Makassar mengikuti Musyawarah Wilayah Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, Muswil KAHMI Sulsel.

Selain itu, menurut Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kalimantan Timur, PII Kaltim, itu, nama Nusantara tidak tepat untuk Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia.

"Penamaan Ibu Kota Negara dengan nama 'Nusantara' kurang pas karena akan mengecilkan istilah Nusantara dalam arti sesungguhnya," tegas Isradi Zainal, yang juga pendiri Mahasiswa Pro Demokrasi (MPD) yang aktif turun jalan berdemo di era 1990-2000 di Makassar.

Bukan hanya itu, Sekjen Forum Rektor PII itu menyebut penetapan Nusantara nama IKN , yang secara tiba-tiba, tidak mendukung iklim Demokrasi dan mengebiri nama yang pernah diusulkan saat Konsultansi Publik yang dilakukan oleh PANSUS IKN

Nama Ibu Kota Negara (IKN) di Sepaku, Kalimantan Timur, itu diungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Menurut Suharso Monoarfia, ibu kota negara (IKN) yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan dinamakan Nusantara.

"Saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dari Bapak Presiden pada Jumat, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara," kata Suharso Monoarfa dalam rapat Pansus IKN di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 17 Januari 2022.

Dijelaskan Suharso Monoarfam nama Nusantara untuk Ibu Kota Negara (IKN)  dikirimkan berbarengan dengan Surat Presiden (Surpres) tentang Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) pada 29 September 2021 lalu.

"Mengenai nama ibu kota negara semula memang ingin dimasukkan pada waktu penugasan surpres itu, tapi kemudian ditahan. Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional," kata Suharso Monoarfa.

Ia berharap nama Nusantara sebagai ibu kota negara baru tersebut bisa menggambarkan ke-Nusantaraan Indonesia.

"Mudah-mudahan dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia, dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu," tegas Suharso Monoarfa menambahkan.

Isradi Zainal berharap Presiden Jokowi menganulir keputusan Nusantara nama IKN itu.