Partai Demokrat Dalam Masalah Besar, Kader Ramai-ramai Terlibat Korupsi dan Baru Saja Ditangkap KPK

TRIBUN-TIMUR.COM - Bupati Penajam Paser Utara ( PPU ), Abdul Gafur Masud ditetapkan sebagai tersangka suap terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di PPU, Kalimantan Timur ( Kaltim ) tahun 2021-2022.

Politisi Partai Demokrat itu menjadi tersangka setelah ditangkap melalui operasi tangkap tangan ( OTT ) oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di salah satu mal di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (12/1/2022).

Selain Abdul Gafur Masud KPK juga menangkap 10 orang lainnya yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta di Jakarta dan Kalimantan Timur.

“KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Selain Bupati, KPK juga menetapkan Plt Sekda PPU Mulyadi dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PPU Edi Hasmoro.

Kemudian, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga PPU, Jusman serta Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis.

Selain itu, KPK juga menetapkan satu pihak swasta sebagai pemberi suap yaitu Achmad Zuhdi alias Yudi.

Alex menjelaskan, Pemkab PPU mengagendakan beberapa pekerjaan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dengan nilai kontrak sekitar Rp 112 miliar pada tahun 2021.

Pekerjaan itu antara lain untuk proyek multiyears peningkatan jalan Sotek–bukit subur dengan nilai kontrak Rp 58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.

“Atas adanya beberapa proyek tersebut, tersangka AGM ( Abdul Gafur Masud ) memerintahkan MI (Mulyadi), EH (Edi Hasmoro), JM (Jusman) untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten Penajam Paser Utara,” ujar Alex.

Selain itu, Abdul Gafur Masud diduga juga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan antara lain perizinan untuk HGU lahan sawit di Kabupaten PPU dan perizinan Bleach Plant (pemecah batu) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PPU.

Mulyadi, Edi Hasmoro, dan Jusman diduga orang pilihan dan kepercayaan dari Abdul Gafur Masud.

Mereka dijadikan kader Partai Demokrat ini sebagai representasi untuk menerima maupun mengelola sejumlah uang dari beberapa proyek pekerjaan yang ada di PPU untuk selanjutnya digunakan bagi keperluan Abdul Gafur Masud sekaligus calon Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim.

“Tersangka AGM diduga bersama tersangka NAB (Nur Afifah Balqis) menerima dan menyimpan serta mengelola uang-uang yang diterimanya dari para rekanan didalam rekening bank milik NAB yang berikutnya dipergunakan untuk keperluan AGM,” ucap Alex.

“Di samping itu AGM juga diduga telah menerima uang tunai sejumlah Rp1 miliar dari tersangka AZ (Achmad Zuhdi alias Yudi) yang mengerjakan proyek jalan dengan nilai kontrak Rp 64 miliar di Kabupaten Penajam Paser Utara,” tutur dia.

Ditangkap saat jalan-jalan di mal

Alexander Marwata menjelaskan operasi tangkap tangan KPK berawal dari informasi masyarakat terkait adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara.

Penerimaan uang tersebut diduga komisi para rekanan yang mengerjakan proyek serta perizinan usaha di Kabupaten Penajam Paser Utara. 

Pada Rabu (12/1/2022), tim KPK kemudian bergerak dan berpencar ke wilayah di Jakarta dan Kalimantan Timur.

Menurut Alexander, sehari sebelumnya Selasa (11/1/2022), NP orang kepercayaan Abdul Gafur Masud yang ikut diamankan KPK, memerintahkan Mulyadi, Jusman dan staf di Dinas PUPR Pemkab PPU untuk mengumpulkan sejumlah uang dari beberapa kontraktor.

Perintah mengumpulkan uang itu dilakukan NP di salah satu kafe di Kota Balikpapan dan di daerah sekitar Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Kaltim.

Alhasil terkumpullah uang dari beberapa kontraktor sekitar Rp950 juta.

Setelah uang terkumpul, NP kemudian melaporkan Abdul Gafur Masud bahwa uang siap untuk diserahkan.

"AGM (Abdul Gafur Mas'ud) lalu memerintahkan NP agar uang dengan jumlah Rp950 juta dibawa ke Jakarta," ujar Alexander.

Setibanya di Jakarta, NP dijemput RK, orang kepercayaan Abdul Gafur Masud yang ikut diciduk KPK untuk mendatangi rumah Abdul Gafur Masud di Jakarta Barat untuk menyerahkan uang yang dibawa tersebut.

Tidak lama kemudian, Abdul Gafur Masud mengajak NP dan Nur Afifah Balqis untuk mengikuti agenda di Jakarta dan kemudian bersama-sama pergi ke salah satu mal di Jakarta Selatan dengan membawa uang Rp950 juta tersebut.

Atas perintah Abdul Gafur Masud, Nur Afifah kemudian menambahkan Rp50 juta yang diambil dari rekening bank miliknya, sehingga uang yang terkumpul mencapai Rp1 miliar.

Uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas koper yang sudah disiapkan Nur Afifah.

"Ketika AGM, NP dan NAB berjalan keluar dari lobi mal, tim KPK seketika itu langsung mengamankan AGM, NP dan NAB dan pihak lainnya beserta uang tunai sejumlah Rp1 miliar," ujar Alexander.

Alexander menambahkan saat penangkapan, KPK juga mengamankan uang di rekening bank milik Nur Afifah sejumlah Rp447 juta, yang diduga milik Abdul Gafur Masud didapat dari para rekanan.

Selanjutnya bersamaan dengan penangkapan Abdul Gafur Masud, tim KPK juga mengamankan Muliadi beserta istrinya berinisial WL serta dan Achmad Zuhdi alias Yudi di Jakarta. 

Sedangkan tim KPK yang berada di wilayah Kaltim mengamankan Jusman, Edi Hasmoro serta dua orang kepercayaan Abdul Gafur berinisial SP, AD.

"Seluruh pihak yang diamankan beserta barang bukti uang tunai Rp1 miliar dan rekening bank dengan saldo Rp447 juta, serta sejumlah barang belanjaan di bawa ke gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan," ujar Alexander.(kompas tv)