Breaking News:

Kemenkumham Sulsel

Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Hadiri Konsultasi Publik RUU Ibu Kota Negara di UNHAS

Hamka, Komisi V DPR RI menyampaikan bahwa diskusi publik RUU IKN ini merupakan tahapan pembentukan UU. Ia berharap mendapat banyak masukan dari pakar.

Kemenkumham Sulsel
Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara di Ruang Senat Lantai 2, Gedung Rektorat Unhas, Kampus Tamalanrea, Makassar. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI, Prof Benny Riyanto hadir dalam Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN).

Acara berlangsung di Ruang Senat Lantai 2, Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin, Kampus Tamalanrea, Makassar, pada Rabu (12/01/22).

Kegiatan ini dipimpin oleh perwakilan anggota Panitia Khusus RUU IKN, Hamka Baco Kady dari Komisi V DPR RI didampingi Wakil Rektor IV Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan Prof Muh Nasrum Massi mewakili Rektor Unhas.

Hamka menyampaikan bahwa diskusi publik RUU IKN ini merupakan tahapan dalam pembentukan UU. Ia berharap mendapat banyak masukan dari para pakar yang hadir.

RUU ini mengatur 1) Kedudukan, pembentukan, dan pemindahan; 2) status dan fungsi; 3) prinsip dan cakupan wilayah; 4) bentuk, susunan dan urusan pemerintahan IKN; 5) Pembagian Wilayah IKN; 6) Penataan ruang pertanahan, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, pertahanan dan keamanan; 7) Pemindahan Ibu Kota Negara; 8) Pendanaannya.

Sebagai penanggap, hadir para pakar akademisi Unhas, Anggota Dewan Profesor, Majelis Wali Amanat, Anggota Senat, Para Dekan, dan Pejabat Unit Kerja Unhas.

Selain itu hadir perwakilan Rektor Universitas Negeri dan Swasta di Makassar, serta Tim JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Sulsel .

Sekretaris Dewan Profesor Prof Budimawan menyoroti terkait aspek tata ruang, luas wilayah dan indikator data dukung kawasan, kawasan inti dan kawasan support, kemungkinan luasan yang bisa dikembangkan.

Sementara Prof Juanda menanggapi terkait dengan terminologi Pemerintahan Daerah Khusus dan batasan kewenangannya.

Prof Farida Patitting, Dekan FH Unhas dan juga ketua Dekan FH se-Indonesia memberi masukan terkait perspektif agraria, pertanahan dan perairan, wilayah pesisir, kelautan dan pulau pulau kecil. Serta Prof Jamaluddin Jompa terkait asas kesejahteraan.

Dirjen Peraturan Perundang Undangan (PP) kemenkumham Prof Benny Riyanto mengapresiasi atas masukan para guru besar terkait RUU IKN ini, ia merespon positif terkait usulan penambahan asas kesejahteraan di dalamnya.

Terkait wilayah pesisir dan laut bagaimana mengintegrasikan dengan norma yang sudah ada dinilainya perlu ada kebijakan khusus.

Prof Beni juga menganggapi tentang otoritas dan Pemda Khusus di Ibukota Negara.

Setelah kegiatan ini, Dirjen PP Prof Benny didampingi Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto melakukan audiensi dengan Rektor Unhas Prof Dwia dan Dekan Fakultas Hukum Unhas Prof Farida.

Turut hadir menyertai perwakilan Pansus IKN Hamka Baco dalam kegiatan ini, perwakilan dari Bapenas, Kemenhan, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR/BPN. (*)

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved