Breaking News:

Tribun Makassar

Sudirman Sulaiman Sebentar Lagi Dilantik Jadi Gubernur Sulsel, Elite Demokrat Bocorkan Tahapannya

Selle merujuk ke Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur tentang pemberhentian kepala/wakil kepala daerah

Penulis: Ari Maryadi | Editor: Saldy Irawan
tribun-timur/ari maryadi
Ketua Komisi A DPRD Sulsel Selle KS Dalle. (Foto Ari Maryadi Tribun Timur) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Ketua Komisi A DPRD Sulsel Selle KS Dalle mengatakan proses pengangatan Andi Sudirman Sudiman jadi gubernur definitif masih berproses di Kementerian Dalam Negeri hingga saat ini.

Selle merujuk ke Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur tentang pemberhentian kepala/wakil kepala daerah.

Selle mengatakan, proses pemberhentian Nurdin Abdullah secara administrasi sedang berproses di Kemendagri.

"Masih administrasi pemerintahan antara biro pemerintahan Pemprov Sulsel ke Kemendagri, selanjutnya ke Mensesneg lalu ke Presiden. Ini masih di internal pemerintahan belum masuk ke DPRD," kata Selle saat dihubungi Minggu (9/1/2022).

Selle mengatakan pemberhentian gubernur karena melakukan tindak pidana korupsi dilakukan tanpa melalui usulan DPRD melainkan langsung ke presiden.

"Kita tunggu kapan surat kepres untuk pengkatan gubernur. Kita minta biro pemerintahan jemput langsung di Jakarta kalau sudah ada suratnya," kata Selle.

Selle berharap administrasi pemerintahan itu secapat selesai agar Sulsel segera memiliki gubernur definitif dan segera memproses calon wakil gubernur.

Dalam pasal 131 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 disebutkan, apabila Kepala Daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 127 ayat (2), dan Pasal 128 ayat (7), jabatan Kepala Daerah diganti oleh Wakil Kepala Daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden.

Selle mengatakan, pada prinsipnya DPRD Sulsel tidak ada masalah kalau sudah ada mekanisme atau tahapan yang mesti digodok dan diputuskan di DPRD.

"Cuman memang saat ini tahapan belum ada yang masuk ke DPRD karena latar belakang kasus pemberhentian berbeda dengan mekanisme normal," katanya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved