Breaking News:

Kemenkumham Sulsel

Ini Capain Divisi Yankumham Kemenkumham Sulsel

da beberapa dari capaian Divisi Yankumham Kemenkumham Sulsel mendapat apresiasi dari Kemenkumham Jakarta. 

Kemenkumham Sulsel
epala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Yankumham) Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Anggoro Dasananto, Sabtu (1/1/2022) mengatakan ada beberapa dari capaian Divisi Yankumham Kemenkumham Sulsel mendapat apresiasi dari Kemenkumham Jakarta.  

TRIBUN-TIMUR.COM - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Yankumham) Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Anggoro Dasananto, Sabtu (1/1/2022) mengatakan ada beberapa dari capaian Divisi Yankumham Kemenkumham Sulsel mendapat apresiasi dari Kemenkumham Jakarta. 

Pada (23/11/2021) mendapat piagam Penghargaan Terbaik Kategori Permohonan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dari Wamenkumham. 

Pada tahun 2021 sebanyak 242 KIK dari Sulsel sudah di catatkan di Ditjen Kekayaan Intelektual antara lain, Sop Saudara dari Pangkep, Minas Sinjai, Sukun dari Bone, Nasu Cemba dari Enrekang serta KIK lainnya yg berada di Sulawesi Selatan. 

Selain itu pada (10/12/2021) dapat piagam dari Menkumham sebagai pembina UPT pelayanan publik  berbasis HAM (P2HAM) karena 30 satker Kanwil Sulsel dapat piagam P2HAM. 

Di bidang keuangan, pada (7/10/2021) dapat Penghargaan dari Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagai Kanwil demgan Nilai Kinerja Anggaran AHU tertinggi Pertama. 

Menurut Anggoro, Pada 2021 ini, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kekayaan Intelektual (KI) kemenkumham Sulsel meningkat. Tahun 2020 PNBP nya hanya Rp1,3 miliar menjadi Rp2,2 miliar pada 2021. 

Pada layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) terjadi peningkatan terhadap  pendaftaran badan hukum baik badan hukum perseroan, perkumpulan maupun yayasan.

Pada 2021 ini, sebanyak 5.184 pendaftar.

Juga pada pendaftaran fidusia mengalami peningkatan.Kemudian Pada 2021 sebanyak 230.086 pendaftar. 

Selain itu. Tahun ini juga telah dilantik notaris Baru dan pindahan dari luar Sulsel sebanyak 64 orang. 

Di bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel telah mengharmonisasi 79 ranperda, fasilitasi 4 naskah akademik ranperda, mediasi dan konsultasi 9 ranperda, melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap  12 perda serta melakukan MoU dengan 8 Pemda dan 3 DPRD. 

Di bidang JDIHN (Jaringan Dokumentasi informasi Hukum Nasional), Anggoro menyampaikan, 50 website anggota JDIH Sulsel telah terintegrasi dengan JDIH Nasional yang terpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). JDIH Sulsel terdiri dari Biro Hukum Pemprov Sulsel , Setwan DPRD Sulsel , bagian hukum Kabupaten Kota serta Setwan Kabupaten Kota 

Untuk bantuan hukum, selama  2021, ada 20 organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang menjalin kerja sama dengan Kanwil kemenkumham sulsel. Sebanyak  757 kasus litigasi dan 250 kegiatan Nonlitigasi yang telah ditangani.

Presentase penyerapan anggarannya sebesar 98,58%.(Tribun-Timur.com)

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved